![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/02/BBNK-OKI-2026.gif")
PRABUMULIH, BERITAANDA – Reformasi kelembagaan Polri memasuki fase strategis berbasis riset nasional. Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan serta mengkaji optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), sebagai bagian dari arsitektur reformasi Polri yang menekankan pendekatan berbasis data, evaluasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana SH SIK M.Si memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, KBP Yudi Chandra E, SIK MH. Diskusi tersebut membahas praktik pelaksanaan fungsi tipikor di lapangan, tantangan operasional, serta kebutuhan penguatan sistem dan sumber daya.
Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data administratif, tetapi mengkaji secara komprehensif tiga aspek utama, yakni kapasitas dan kualitas sumber daya manusia penyidik tipikor, transformasi mindset serta penguatan budaya integritas, serta struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarunit. Pendekatan tersebut menempatkan satuan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby Kusumawardhana.
Selain aspek tipikor, penelitian juga mencakup peran Polri dalam mendukung implementasi program MBG sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas. Dukungan tersebut mencerminkan perluasan peran institusi dalam mengawal kebijakan strategis negara.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memperkuat validitas metodologis serta integritas hasil penelitian.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan, bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret untuk memastikan agenda reformasi berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus terukur dan berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program MBG menunjukkan bahwa peran Polri tidak semata pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada stabilitas, pengawasan, dan keberlanjutan kebijakan strategis negara. (Iwan)
