KPU Sekadau Pastikan PPS Rekrut PPDP Independent

96
Komisioner KPU Sekadau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Gita Rantau S.Sos. (Dokumentasi BERITAANDA.NET)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Sebanyak 524 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pemilu kepala daerah (pemilukada) serentak bupati-wakil bupati akan direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekadau. Proses rekrutmen tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa (PPS).

“Untuk perekrutan PPDP sesuai dengan jumlah TPS, 1 PPDP per TPS,” jelas Gita Rantau selaku Komisioner KPU Sekadau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), Selasa (30/6/2020).

Sampai dengan saat ini, dijelaskan Gita, adhock penyelenggara pemilukada di bawah KPU Sekadau yang belum terbentuk menyisakan PPDP yang sedang dalam proses rekrutmen dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang akan dibentuk menjelang pelaksaan hari pemilihan 9 Desember mendatang. Pembentukan PPDP dimulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2020 dengan masa kerja 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.

“Untuk KPPS akan dibentuk mulai dari 1 Oktober sampai dengan 23 November 2020, dengan masa kerja 24 November sampai 23 Desember 2020,” jelas matan Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sekadau (Fokmas) ini.

Dalam proses rekrutmen PPDP, dijelaskan mantan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Untan 2007-2008 itu, pihaknya di KPU sudah menyampaikan kepada PPS untuk merekrut PPDP yang benar-benar independent serta tidak berpihak atau terlihat dalam kepengurusan partai politik maupun tim sukses.

“Setelah direkrut, PPDP akan diberikan bimtek oleh PPS,” tambah Gita yang juga mantan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KAHMI Kabupaten Sekadau itu. (Arni)

Adapun syarat bagi calon petugas PPDP antara lain:

  1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
  2. Independent atau tidak memihak, dibuktikan dengan surat pernyataan independent.
  3. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, dibuktikan dengan surat bebas narkoba dan surat kesehatan dari Puskesmas.
  4. Memiliki kemampuan dalam mengoprasikan perangkat teknologi informasi, dibuktikan dengan surat pernyataan.
  5. Berusia di atas 20 tahun hingga 50 tahun, dibuktikan dengan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).
  6. Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Syarat tambahan:

  1. Wajib bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerja dengan menandatangani fakta integritas.
  2. Wajib memenuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran Covid – 19 dengan menandatangani fakta integritas.

Bagaimana Menurut Anda