PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Tiang pemancar sinyal internet setinggi lebih kurang 17 meter tampak berdiri tegak di lingkungan kantor Walikota Padangsidimpuan, sengaja dibangun untuk memperluas rentang jaringan WiFi Sidimpuan Bersinar.
“WiFi Sidimpuan Bersinar dapat diakses pada radius 500 meter,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padangsidimpuan Islahuddin Nasution, sekitar tiga bulan lalu saat launching jaringan WiFi gratis tersebut.
WiFi Sidimpuan Bersinar digadang-gadang sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui program Dinas Kominfo setempat, bagi masyarakat Sidimpuan khususnya pengguna internet. Belum diketahui seberapa besar alokasi dana dari APBD untuk program ini.
Ironisnya, resmi dilaunching semenjak tiga bulan lalu hingga kini, program WiFi gratis ini terkesan amburadul dan ditengarai gagal. Entah terkendala apa dan kenapa, jaringan WiFi-nya kerap sulit terkoneksi. Pengguna layanan nyaris tak pernah bisa mencapai server.
“Rata-rata pemilik smatphone disini belum pernah menggunakan WiFi Sidimpuan Bersinar sama sekali, soalnya kalaupun di akses selalu loading lama dan gagal melulu,” ketus salah satu pegawai LPSE ketika ditemui BERITAANDA di ruang kerjanya, Jumat (15/3/2019).
Sementara itu, salah satu aktivis pemerhati kinerja pemerintah yang minta namanya tidak ditulis, mendesak Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution agar mengkaji kinerja Kadis Kominfo, atau yang bertanggung jawab terkait program WiFi Sidimpuan Bersinar.
Dia menyebut, desakan itu dengan didasari dugaan bahwa pejabat Kadis Kominfo sekarang kurang begitu menguasai lingkup kerja yang ditangani, atau dengan kata lain tidak memiliki basic pengetahuan seputar informasi teknologi (IT).
“Sebenarnya tujuan program WiFi Sidimpuan Bersinar sudah sangat tepat dan baik, secara tidak langsung Pemkot Padangsidimpuan telah melahirkan program pencerdasan terhadap masyarakat lewat penyediaan jaringan WiFi gratis,” ujarnya.
Namun, tambah dia, program sebaik apapun apabila dikelola oleh orang yang tidak tepat apalagi awam dibidang itu, hasilnya akan berbuah sia-sia. Celakanya, bisa-bisa yang terjadi malahan adalah ajang pemborosan keuangan daerah.
“Sudah sepatutnya walikota menelaah posisi jabatan yang bersinggungan IT di Padangsidimpuan. Saya yakin, masih banyak stok aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi kualifikasi dibidang itu,” tandas aktivis bermarga Hasibuan. (Anwar)
