LAMPUNG TIMUR, BERITAANDA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayahnya.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam kegiatan High-Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Acara yang berlangsung di Kantor Bupati Lampung Timur pada Rabu (19/3/2025) ini, turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, Forkopimda, serta perwakilan perbankan.
“Kami terus berupaya menstabilkan pasokan dan harga pangan, salah satunya melalui operasi pasar selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Termasuk juga gerakan pangan murah yang dilaksanakan hari ini,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Februari 2025, Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Dari empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur menjadi satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi sebesar 0,38% (yoy).
Kondisi ini didorong oleh penurunan harga pada kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), terutama akibat adanya diskon tarif listrik serta penurunan harga beras dan aneka cabai. Di sisi lain, komponen inflasi inti tetap stabil, mengindikasikan daya beli masyarakat yang masih terjaga pada awal tahun 2025.
Namun demikian, TPID Lampung Timur perlu mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 Hijriah, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Peran TPID sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat diperlukan agar program TPID dapat berjalan optimal,” tambah Junanto.
Dalam upaya mempercepat akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy merekomendasikan sejumlah program TPAKD tahun 2025. Program tersebut mencakup kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera).
Lebih lanjut Junanto juga memberikan rekomendasi pengendalian inflasi selama momentum HBKN Ramadan dan Idul Fitri, yang dapat ditempuh melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Untuk mendukung stabilisasi harga bahan pokok secara berkelanjutan, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai penting dalam pembentukan Toko Inflasi serta peningkatan akses keuangan bagi masyarakat. (Siaran Pers KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Junanto Herdiawan / Direktur Eksekutif)
