LAMBAR-LAMPUNG, BERITAANDA – Rapat Koordinasi (Rakor) terpadu PAD dan PBB Lambar dilaksanakan di aula Kekhatun BPKD. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. H. Mad Hasnurin, Rabu (20/3/2019).
Rapat ini dimaksudkan sebagai upaya Pemkab Lambar tingkatkan PAD.
Dalam kesempatan tersebut, Mad Hasnurin menyampaikan sambutan sekaligus menyerahkan SPPT PBB tahun 2019 kepada peratin atau lurah di wilayah Lambar.
“Saya berharap PBB dan PAD yang telah dicapai tahun 2018 dapat ditingkatkan pada 2019, kemudian SPPT yang akan dibagikan dapat segera diserahkan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat segera menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktunya. Selain itu dengan dibagikannya SPPT PBB pada bulan Maret ini, wajib pajak masih memiliki waktu apabila ada ketidaksesuaian obyek pajak dengan SPPT untuk mengajukan perbaikan, pembatalan, ataupun penghapusan SPPT PBB,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya berpesan bahwa penting adanya koordinasi yang baik antara BPKD dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, sehingga setiap orang yang akan mendapatkan pelayanan perizinan wajib melampirkan bukti lunas pembayaran PBB, maupun pajak-pajak lainnya yang menjadi kewajibannya.
Terakhir, ia menghimbau kepada masyarakat agar pelunasan PBB dapat direalisasikan sebelum jatuh tempo SPPT PBB yaitu tanggal 30 September.
“Semua pihak terkait, baik BPKD, camat, lurah maupun peratin dapat terus menggali potensi PBB yang ada di Lambar, sehingga penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan dan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB bagi pembangunan, hingga masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB terdorong untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak,” tegas dia.
Kepala Dinas BPKD Drs. Daman Nasir,MP melaporkan bahwa peserta rakor terdiri dari tim intensifikasi PBB dan PAD, Kepala OPD, camat dan Kasi Trantib. (Katrine)
