Terkait Masalah RZWP3K, Ratusan Massa Geruduk Kantor Bupati Beltim

0

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Ratusan masyarakat penambang bersama Aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ‘geruduk’ kantor bupati setempat, Kamis (26/7/2018). Mendesak agar bupati tidak menghilangkan sub zonasi pertambangan RZWP3K yang ada di wilayah Beltim secara sepihak.

Syamsu Rizal selaku koordinator aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur mengatakan, faktanya perda RZWP3K sampai detik ini belum selesai, bahkan dokumen finalnya juga belum selesai.

“Sebab, persoalannya sendiri ada di Belitung Timur, yaitu berkaitan dengan pro kontra sub zona pertambangan di Kabupaten Belitung Timur,” tegas dia kepada wartawan.

Lanjut dia, Bupati Beltim juga secara sepihak mengusulkan hilangnya sub zona pertambangan. Padahal sub zona pertambangan sudah disepakati pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh para pemangku kepentingan melalui forum resmi (FGD) di ruang rapat bupati dalam rangka penyusunan dokumen RZWP3K Provinsi Kep. Bangka Belitung.

“Apabila tidak juga ada kejelasan yang sesuai, kami akan kembali turun ke jalan (lakukan aksi kembali -red),” pungkas dia lagi.

Salah seorang aliansi LSM, Ade Kelana mengatakan, RZWP3K sudah disepakati oleh pemangku kepentingan, dan semua masyarakat terwakili disitu. Dan sudah ditandatangani.

“Kami punya data itu, jangan diselewengkan, sehingga RZWP3K ini yang harus kami perjuangkan. Apabila tidak sanggup, apabila tidak mau, apabila tidak mampu, silahkan turun saja,” tegas Ade.

Rudi Mudong selaku koordinator masyarakat juga menegaskan bahwa hampir 90% warga Kecamatan Gantung serta Dendang bergantungan dengan tambang.

“Kalau seandainya zonasi laut yang sudah ada itu dihilangkan, maka tambang darat pun dihilangkan, hampir 90% masyarakat gantung, dendang sekarang main TI Rajuk,” kata Rudi Mudong.

Sementara itu Bupati Beltim Yuslih Ihza menyambut baik kehadiran massa yang tergabung dalam Aliansi LSM dan Ormas untuk menyuarakan aspirasinya.

Bupati menjelaskan bahwa RZWP3K yang dipermasalahkan hari ini adalah murni berkaitan dengan pengusulan sub zona pertambangan laut tidak ada hubungannya dengan izin penambangan di wilayah darat.

“Jadi, yang kita bicarakan ini adalah RZWP3K, kalau darat itu adalah RTRW, ini perda zonasi,” papar bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Beltim Tom Haryono Harun yang juga hadir menjelaskan, persoalan hari ini bukan pertambangan darat, tetapi tambang laut.

“Permasalahan ini adalah bukan permasalahan tambang darat, tetapi permasalahan zonasi untuk tambang laut. Kami sudah menerima dua item yang akan dikoreksi bersama-sama. Jadi kalau tambang darat itu tidak ada masalah, silahkan nambang asal sesuai dengan aturan dan jangan nambang di kawasan hutan lindung dan hutan produksi,” tegas Tom Haryono kepada kerumunan massa.

Rudy JW dari salah satu koordinator aksi mengatakan, setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang menjdi persoalan yang akan diperjuangkan terkait dengan perda sub zonasi pertambangan agar dikembalikan kedalam perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kita sebut bupati beralibi untuk mencari pembenaran. Justru beliau (bupati -red) mencari pembenaran dimana beliau mengusulkan yang tidak pernah disepakati. Ya, kami disini menuntut 3 hal, pertama agar sub zonasi pertambangan dikembalikan lagi kedalam RZWP3K Provinsi Babel. Kedua, sikap tegas bupati terkait arah pembangunan. Ketiga, bupati harus melakukan pembinaan pada masyarakat penambang dengan kepastian hukum,” jelas Rudy kepada wartawan.

Rudy menegaskan, apabila hal ini tidak ada titik temu, pihaknya bersama masyarakat penambang akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi massa yang lebih besar. (Helmi M Fadhil)

Bagaimana Menurut Anda