JAMBI, BERITAANDA – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosdukcapil segera mengejar target agar 98% masyarakat memiliki KTP elektronik.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun 2019 sekaligus pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jambi masa jabatan 2018-2023, Kamis (4/4/2019), bertempat di Hotel Shang Ratu.
Hadir pada kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Dr.Ir.I Gede Suratno MMA, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang diwakili oleh Ketua Departemen Pemberian Penghargaan Setio Sapto Nugroho, SH Msi, Kadis Sosial Dukcapil Arief Munandar, SE dan undangan.
Dalam rakor ini juga dilaksanakan pelepasan pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Sarolangun, dan launching GO digital, pemberian penghargaan kepada bupati/walikota dengan pelayanan terbaik yaang diraih oleh Kabupaten Muaro Jambi untuk pelayanan perekaman KTP elektronik, pelayanan cakupan akta kelahiran kepada Kabupaten Kerinci, pelayanan kartu identitas anak Kabupaten Tebo, penerbitan akta kematian diterima oleh Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo untuk penerapan tanda tangan elektronik.
Dalam sesi wawancara, sekda menjelaskan bahwa program dari Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi yang dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menghadapi dinamika pemilu, diharapkan agar data pemilih bisa diselesaikan dengan tepat.
Lanjut dia, gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan dalam pelayanan serentak rekam dan cetak KTP elektronik yang direncanakan pelaksanaannya di Kabupaten Sarolangun agar dapat dimanfaatkan bersama-sama, sehingga diharapkan mampu menjadi gerakan didalam melakukan inovasi. Diantaranya penuntasan 100% rekam dan cetak KTP elektronik bagi seluruh warga dengan program jemput bola ke seluruh pelosok negeri sampai ke level desa pelayanan.
“Setelah membuka data tentang kependudukan salah satu kabupaten kita yang angka untuk perekaman KTP masih rendah adalah Kabupaten Sarolangun. Beberapa hal penyebabnya karena disana terdapat SDA yang awalnya kita kesulitan untuk mencapai lokasi tempat mereka bermukim, dan ada pemikiran dari Kadis Sosdukcapil karena beliau pernah menjabat sebagai Pj Bupati di Sarolangun,” jelas dia.
“Beliau mengerti dan tahu betul kondisi wilayah Sarolangun, dan kalau itu dikerjakan dengan Dukcapil Kabupaten akan sangat kesulitan. Untuk mengejar angka ketertinggalan apalagi kita menghadapi pilpres dan pileg di tahun 2019 ini, maka programnya dikerjakan keroyokan untuk merekam KTP elektronik,” terang dia lagi.
Dilanjutkan sekda, bahwa upaya ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Dinas Sosdukcapil, dan kita dukung.
”Untuk menyukseskan pilpres dan pileg, maka Dinas Dukcapil se-Provinsi Jambi akan siap sedia di kantor, karena siapa tahu ada yang membutuhkan surat keterangan dan mengkonfirmasi surat yang dikeluarkan Dukcapil, maka kita akan kejar pada saat pelaksanaan perekaman di Sarolangun, kita akan membawa alat, SDM dan pendampingan Kemendagri, akan kita kerahkan kesana,” ujarnya.
Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Dr.Ir.I Gede Suratno, MMA menyatakan bahwa Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mengandung makna bahwa semua jajaran warga negara Indonesia, apakah itu dia pejabat pengusaha aparatur, masyarakat biasa, masalah administrasi ini harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa, karena masalah kependudukan sejatinya adalah masalah negara.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lembah, gunung, sungai, pulau-pulau terluar, laut dan lain sebagainya tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi untuk melakukan pendataan. Dan sesuai dengan amanat konstitusi kita dimana waktu negara kita dibentuk, bahwa siapa saja yang akan masuk dalam NKRI akan dilindungi dan akan disejahterakan tanpa terkecuali,” ujar Gede. (Inro)
