Soekirman Sampaikan 3 Ranperda Pada Rapat Paripurna di DPRD Sergai

38

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara Ir. H Soekirman menyampaikan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (ranperda) kepada DPRD Sergai, Selasa (11/6/2019).

3 ranperda yang disampaikan antara lain ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sergai tahun 2018, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum dan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sergai tahun 2013-2033.

Bupati mengatakan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sergai tahun anggaran (TA) 2018 berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP RI Nomor 70 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan ranperda ini, lanjut bupati, adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan APBD tahun 2018 dalam bentuk laporan realisasi APBD berdasarkan tolak ukur rencana kerja yang mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2018.

Dijelaskan bupati, gambaran umum dari ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, pertama realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp1.562.221.042.449,04 atau 97,86% dari target sebesar Rp.1.596.461.917.689,00.

Dengan rincian PAD sebesar Rp194.382.972.213,04 atau 89,59% dari target sebesar Rp216.973.431.550,00. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar Rp1.329.956.351.936,00 atau sebesar 99,14% dari target sebesar Rp1.341.488.486.139,00. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp37.881.718.300,00 atau 99,69% dari target sebesar Rp38.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan dari kelompok dana pendapatan transfer tahun 2018 mencapai sebesar Rp1.329.956.351.936,00 atau 99,14% dari target sebesar Rp1.341.488.486.139,00. Sementara itu realisasi belanja daerah Pemkab Sergai tahun 2018 mencapai sebesar Rp1.565.814.462.172,00 atau 93,55% dari jumlah anggaran sebesar Rp1.673.713.231.217,32.

Untuk belanja modal sebesar Rp349.104.338.217,00 atau 90,02% dari jumlah anggaran sebesar Rp387.786.197.704,00. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak ada yang terealisasi serta transfer bagi hasil pendapatan yang terealisasi sebesar Rp8.790.691.781,00 atau 99,46% dari jumlah anggaran sebesar Rp8.838.606.000,00.

Masih dikatakan bupati, ranperda penyelenggaraan bantuan hukum saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara ranperda tentang tata ruang wilayah, dalam hal penataan ruang Kabupaten Sergai, juga menghadapi masalah yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Perkembangan yang terjadi pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan permasalahan, seperti peningkatan ruang yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah, serta alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa kecamatan.

Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD H Syahlan Siregar, ST, para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Sekda Drs Hadi Winarno, MM, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD dan camat se-Sergai. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda