Sergai Terapkan Kebijakan ASN Bekerja dari Rumah

88

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Merespon surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mengambil kebijakan bekerja dari rumah (work from home) bagi ASN.

Keputusan ini dituangkan dalam surat edaran Bupati Sergai No. 18.33/800/1754/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemkab Sergai dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disesae (Covid-19).

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Sekda HM. Faisal Hasrimy, AP, MAP saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2020), menyampaikan surat edaran KemenPAN-RB merupakan reaksi atas meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, terkhusus di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ditambah dengan pernyataan Badan Kesehatan PBB, World Health Organization (WHO), yang menggolongkan Covid-19 sebagai pandemi global dan bencana nasional non-alam.

“Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo, agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang memungkinkan ASN dapat melakukan tugas di kediaman masing-masing, namun tetap menjaga kualitas kinerja,” jelas Faisal.

Akan tetapi dalam menjalankan kebijakan ini, jelas Faisal, ada delapan pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai dan keluarga, riwayat perjalanan dari daerah suspek dan terakhir efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

Selain itu, Faisal juga menambahkan jika dalam menerapkan sistem ‘bekerja dari rumah’ ini, OPD harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi yang tetap melaksanakan tugas di kantor, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus bagi OPD yang pegawainya bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas atau berhubungan dengan penanggulangan Covid-19 serta OPD dan ASN yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pimpinan masing-masing OPD diminta mengatur sistem kerjanya.

“OPD yang tergolong dalam kriteria tersebut adalah Dinas Kesehatan (Puskesmas), RSU Sultan Sulaiman, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan,” terang sekda.

Terakhir, Faisal menyebut kebijakan ‘bekerja dari rumah’ dilaksanakan sampai 14 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dengan bantuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lewat penyempaian rekapitulasi pegawai yang melakukan tugas kedinasan di rumah.

“Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya dan akan dilaporkan kepada bupati melalui BKD,” tutupnya. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda