Satgas Pasti Provinsi Lampung Perkuat Koordinasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

22

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) menggelar pertemuan koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan pemberantasan investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya guna semakin melindungi masyarakat.

Pertemuan yang digelar secara luring di Hotel Grand Mercure Kota Bandar Lampung, Kamis (7/3/2024), dihadiri oleh perwakilan 11 anggota Satgas yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Lampung, yaitu OJK Provinsi Lampung, Bank Indonesia, Kepolisian Daerah, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Sinergi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian dan lembaga harus lebih ditingkatkan guna mendukung langkah-langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal secara menyeluruh, yang dapat menimbulkan korban dan kerugian finansial di masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan upaya melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan amanat dari Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” kata Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto.

Melalui UU P2SK, keberadaan Satgas PASTI memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani kegiatan keuangan ilegal yang mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan yang dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor jasa keuangan dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran yang tidak dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Satgas PASTI, diketahui sampai dengan Desember 2023, sebanyak 1.218 Investasi Ilegal, 6.680 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal telah diblokir/ditutup oleh Satgas Pasti.

Disisi lain, Kantor OJK Provinsi Lampung selama tahun 2023 telah menerima sebanyak 28 pengaduan mengenai pinjol ilegal dan 3 pengaduan terkait investasi ilegal.

Rapat koordinasi perdana Satgas Pasti di tahun 2024 selain untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi masalah kejahatan keuangan, juga  bertujuan untuk menegaskan kembali peran dan tugas masing-masing otoritas, lembaga dan kementerian di Satgas Pasti.

Pada tahun 2024 ini, terdapat penambahan 4 (empat) kementerian/lembaga di Satgas Pasti, yaitu Kementerian Sosial, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, maka di tingkat nasional jumlah anggota Satgas Pasti menjadi 16 kementerian/lembaga/otoritas.

Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap penawaran-penawaran investasi illegal, pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi (pinpri) karena berpotensi merugikan masyarakat.

Dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Pasti, diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian finansial maupun dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan ilegal. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda