Puluhan Warga dari 4 Desa Tolak Keberadaan PT. BHP di OKI

0

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA РTolak keberadaan perusahaan komoditi sawit PT. Bintang Harapan Palma (BHP), puluhan warga berunjuk rasa ke kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan dengan pengawalan ketat pihak keamanan, Senin (14/5/2018) siang.

Aksi itu dilakukan karena pihak perusahaan akan membuat usaha di lahan gambut masyarakat dalam wilayah 4 desa, yaitu Desa Tulung Seluang, Lebung Hitam, Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Riding Pangkalan Lampam dengan kedalaman lebih dari 2 meter sehingga dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.

Dikomandoi oleh Sumber Daya Alam (SDA) Watch, lembaga pengawas pengelolaan sumber daya alam, baik sektor tambang, hutan, tanah air dan udara untuk kesejahteraan rakyat, puluhan warga itu mengadukan permasalahannya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.

“Atas nama masyarakat 4 desa, kami menolak kehadiran PT BHP untuk mengelola lahan gambut masyarakat dan menuntut pemda mencabut izin prinsip atau lokasi PT BHP, serta jangan sampai ada aktifitas perusahaan karena merusak lahan gambut,” ungkap koordinator aksi SDA Watch, Dedek Chaniago dalam release aksinya.

Setelah melakukan orasi, sekira pukul 13.00 Wib, akhirnya Dedek Chaniago bersama perwakilan warga diajak rapat di ruang rapat Setda OKI, yang diterima langsung Asisten 1 Setda OKI Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs Antonius Leonardo, M.Si serta Kepala Dinas Pertanahan OKI Pratama Suryadi.

Dalam rapat terkait unjuk rasa itu, Asmadi dari Dusun 2 Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam menyampaikan kembali tuntutan menolak PT BHP kepada Pemkab OKI melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Tuntutan mereka ialah agar menghentikan aktifitas PT BHP dan meminta transparansi keberadaan PT BHP terkait status keberadaannya. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemkab OKI akan mempelajari aspirasi dan akan mengundang PT BHP, kepala desa serta pihak – pihak terkait untuk membahas aktifitas PT BHP paling Iambat 1 minggu terhitung sejak hasil rapat tersebut disepakati.

Disisi lain, Kepala Desa Riding Drs Samson Bunyamin saat dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa yang mencantumkan nama desanya tersebut mengungkapkan, kalau dikatakan masyarakat Desa Riding ikut berunjuk rasa itu tidak lah benar. Sebab yang ikut itu secara pribadi, bukannya mengatasnamakan Desa Riding.

“Disini ada Forum Riding Bersatu, artinya jika forum ini tidak ikut serta sama halnya Desa Riding tidak ikut berunjuk rasa. Memang ada warga kita yang ikut, tetapi hanya dua (2) orang termasuk Asmadi. Sebetulnya mereka itu secara pribadi bukan atas nama Desa Riding,” ujarnya singkat. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda