Puluhan Petani Sawit Sampaikan Aspirasinya ke DPRD Sekadau

0

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Puluhan petani dan pengurus KUD Perkebunan Plasma Petani Sawit dari tiga Kecamatan Belitang (Belitang Hilir, Belitang, Belitang Hulu) mendatangi DPRD Sekadau, Kamis (11/10/2018) sore.

Kedatangan mereka ke kantor dewan itu bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kondisi perkebunan saat ini.

Beberapa tuntutan utama yang menjadi aspirasi para petani dan KUD ini antara lain, meminta perusahaan mengoperasikan pabrik CPO PMKS, meminta perusahaan PT.GUM mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit ke harga normal sesuai dengan peraturan Dirjenbun dari harga saat ini senilai Rp450.00/Kg melalui CV. Primajasa sebagai pihak ketiga antara PMKS PT.GUM dengan petani plasma, meminta greding buah TBS petani tidak terlalu besar, serta meminta adanya konvensasi/uang tunggu dari perusahaan kepada petani selama tidak bisa menjual buah ke PMKS.

Elion selaku juru bicara petani menceritakan bahwa, sebelumya petani dan KUD telah melakukan pertemuan dengan management perusahaan, difasilitasi pihak kecamatan.

“Petani menuntut 14 point kepada perusahaan, dari jumlah tersebut hanya 1 point yang sudah terpenuhi, yakni mengenai permasalahan adat yang telah dibayar perusahaan,” papar Elion.

Abusyanto, salah satu petani plasma, juga mengeluhkan pabrik CPO perusahaan yang saat ini tidak menerima penjualan buah sawit dengan angkutan mobil pick up.

“Petani diwajibkan menjual TBS kepada PT. Prima Jasa sebelum masuk ke PKS dengan harga 450.00/Kg. Ini mematikan petani, mau makan apa petani dengan harga segitu,” keluh dia dihadapan anggota DPRD dan TP4K.

Dalam rapat penyampaian aspirasi ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkebunan dan petani plasma serta mandiri terungkap bahkan masyarakat juga mengeluhkan bahwa lahan mereka yang tidak ditanami sawit juga masuk dalam HGU perusahaan, sehingga tidak bisa untuk dibuat SKT atau SHM.

Pada akhir rapat DPRD dan TP4K bersama petani menghasilkan sebelas point tuntutan yang menjadi risalah rapat, dan selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menindak lanjuti permasalahan lebih jauh. (TIM)

Bagaimana Menurut Anda