Proyek Hotmix Kantor Bupati Nias Utara Senilai Rp9,9 Miliar Diduga Sarat Korupsi

109

NIAS UTARA-SUMUT, BERITAANDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara resmi telah melaporkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Gerakan Rakyat Peduli Amanat Republik Indonesia (Garuda RI) Kepulauan Nias, Siswanto Laoli, ketika ditemui wartawan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasar, Gunungsitoli, Sumatera Utara, Senin (27/2/2017).

Siswanto memberitahu bahwa laporan tersebut disampaikan beberapa hari yang lalu dengan nomor : 10/DPD/GARUDA-RI/KEPNIS/II/2017.

Adapun yang menjadi objek laporan yakni terkait dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek hotmix, peningkatan jalan menuju kantor Bupati Nias Utara (Desa Fadoro dan Desa Baho) Kecamatan Lotu, tahun anggaran 2015 senilai Rp9,9 miliar.

Dia membeberkan bahwa dalam pekerjaan itu terjadi penyimpangan yang kami duga sarat dengan korupsi. Diantaranya kualitas dan kuantitas pekerjaan itu diragukan, dugaan pemalsuan dokumen progres 100%, diduga pekerjaan tidak sesuai kontrak yang aturannya selesai tahun 2015 namun baru selesai Maret 2016, diduga terjadi persengkongkolan dalam perencanaan kerja dan anggaran.

“Adapun terlapor yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Onahia Telaumbanua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Murni Panjaitan, dan rekanan Temorius Nazara,” katanya.

Saat dikonfirmasi via seluler, Senin (27/2), PPK Murni Panjaitan mengakui bahwa dirinya telah dilaporkan terkait dugaan korupsi tersebut. Namun bukan di Kejaksaan, melainkan di kepolisian.

“Setahu saya di polisi, bukan di Kejaksaan. Di polisi saya sudah beberapa kali diperiksa,” ujarnya.

Murni memberitahu bahwa dalam proyek tersebut sesuai audit BPK terdapat kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar.

Dia juga memberitahu dari kerugian negara itu pihaknya telah mengembalikan sebesar Rp700 juta. Namun dia mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam kejanggalan proyek tersebut.

Saat ditanya detail tentang proyek itu, Murni tidak menjawab dan menyarankan agar bertanya kepada pimpinan dengan mengajukan surat kepada bupati.

“Maaf pak saya tidak bisa kasih informasi lagi. Ajukan aja surat kepada bupati. Saya sudah pindah kantor pak,” kilahnya. (R-Thelaw)

Bagaimana Menurut Anda