Perpanjangan SIUP dan TDP Dihapuskan, Pengusaha Minta Pemda Bersosialisasi

160

KEPULAUAN NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Presiden melalui surat edaran Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan aturan baru terkait penghapusan perpanjangan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rencana pemerintah pusat tersebut ditanggapi positif oleh para pengusaha yang ada di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Pengusaha berharap agar para kepala daerah segera menindaklanjuti aturan dari pemerintah pusat dan segera mensosialisasikan ini.

Salah seorang pengusaha konstruksi, Ariyanto Zega asal Kota Gunungsitoli, mengatakan bahwa keputusan tersebut sangat membantu para pengusaha.

“Pengusaha tidak repot lagi untuk memperpanjang izin usahanya. Biaya yang dikeluarkan juga sedikit,” ucap Ariyanto, saat ditemui BeritAnda.Com di kediamannya Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli, Senin (27/2/2017)¬†.

Dia menambahkan bahwa hal tersebut akan sulit diterapkan di daerah dan dipahami oleh seluruh pengusaha. Maka dari itu, Ariyanto yang juga pimpinan di salah satu asosiasi pengusaha meminta kiranya 5 (lima) pemerintah daerah yang ada di wilayah Kepulauan Nias dapat melakukan sosialisasi terbuka.

Dia juga meminta agar surat izin lama dapat ditarik dari peredaran dan menerbitkan bentuk surat izin baru.

“Jangan sampai nanti masyarakat bingung,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, Firman Zebua, ketika ditemui BeritAnda.com di ruang kerjanya, Senin (27/2/2017) sore, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait ketentuan penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP.

Menurut Firman, ketentuan tersebut diatur dalam Permendagri No: 07 / M-DAG/II/2017 dan Permendagri No: 08 / M-DAG/II/2017. Ketentuan itu mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2017.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya belum bisa melakukan penarikan surat izin lama dan melakukan sosialisasi, karena tengah menunggu pembuatan ketentuan daerah.

“Memang sudah mulai berlaku. Namun kita belum bisa mensosialisasikannya dan menarik surat perizinan lama dari peredaran, karena tengah menunggu pembuatan peraturan walikota yang mengaturnya secara tekhnis,” terang Firman. (R-Thelaw)

Bagaimana Menurut Anda