Perbaikan Ruas Jalan Dalam Kota Kayuagung Diduga Menyalahi Aturan

151

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Perbaikan ruas jalan kompleks Stadion Segitiga Emas yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diduga menyalahi aturan proyek yang bersumber dari anggaran negara.

Disinyalir, PT Karya Mulya Nugraha sebagai kontraktor pelaksana proyek perbaikan jalan perkantoran dan perumahan dalam Kota Kayuagung senilai Rp10.098.000.000, disebut sebagai pelaksana proyek siluman, lantaran ketiadaan penggunaan papan nama proyek yang dibiayai pemerintah.

Kendati perbaikan jalan ini berdampak positif bagi kenyamanan berkendara, namun proyek berada tak jauh dari kedua kantor Sekretariat PWI dan IWO tersebut, selayaknya mengikuti peraturan pelaksanaan pembangunan pemerintah. Keengganan kontraktor ini sendiri tentunya menjadi persoalan serius yang mesti dikritisi.

Terlebih lagi, selain tak gunakan papan proyek, salah seorang yang mengaku pekerja kontraktor Zul, secara terang-terangan memperjualbelikan urukan galian tanah campur aspal sebelum pelaksanaan lapisan pondasi agregat dan pengaspalan.

Urukan tanah bertonase dump truk, pria berperawakan kurus ini mematok harga Rp300 Ribu. Harga tersebut sudah termasuk biaya antar alamat.

“Biaya tersebut sudah termasuk armada dari kami, jasa operator angkut dan supir,” jelas Zul

Disinggung terkait informasi proyek, Zul yang diakuinya kenal banyak dengan kalangan wartawan ini justru mengelak. Ia menyebut, pekerjaan yang dilakoninya hanya disuruh Dinas PU untuk mengerjakan perbaikan jalan.

“Dak tau dek, kami cuma disuruh wong PU bae untuk gawekenyo. Cubo tanyo Firman, wong PU itu,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  (PUPR) Hapis, melalui sekretaris dinas, Sujasmin mengatakan, hal tersebut tidak mesti terjadi. Seharusnya kontraktor sebagai pelaksana proyek lebih mematuhi peraturan. Apalagi, menurutnya, proyek dikerjakan kontraktor yang berasal dari Kepulauan Bangka-Belitung tersebut menyebar di sejumlah titik rusak jalan di Kayuagung.

“Pengerjaannya bukan satu tempat saja, namun berada di sejumlah titik jalan rusak,” ujarnya singkat, Rabu (21/8/2019).

Ketidakpatuhan pemasangan papan nama proyek berujung pada sejumlah spekulasi miring di kalangan publik. Pasalnya, pengerjaan proyek ini sendiri dibiayai negara.

Kewajiban memasang plang papan nama proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Sejatinya, papan nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan proyek, lokasi, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

“Kendati sepele, tetapi keberadaan papan proyek memuat sejumlah informasi terkait pengerjaan tersebut,” ujar Ketua LSM Transparansi Akuntabilitas Publik (Trap), Pipin Juniar.

Pipin berpendapat, selain merupakan hak publik memperoleh informasi, tidak dicantumkannya plang papan nama proyek tersebut bukan hanya bertentang dengan Perpres.

“Hal ini juga tidak sesuai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” tandasnya. (Tim)

Bagaimana Menurut Anda