Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Tahun 2017 Mengalami Peningkatan

0

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandu umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2017, di ruang rapat sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa (10/7/2018).

Rapat paripurna ini juga turut di hadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Adrizal, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Dalam rapat paripurna, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis menjelaskan laporan tersebut untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan keuangan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penyampaian Raperda juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Dan laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017 tersebut telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pendapatan daerah selama tahun anggaran 2017 tercatat terealisasi sebesar Rp6,8 triliun atau terealisasi sebesar 80% dari total target anggaran sebesar Rp7,7 triliun.

“Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp2,750 triliun, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2,668 triliun, dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.384 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan, total belanja daerah yang terealisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp5,8 triliun atau terealisasi sebesar 91,49% dari total anggaran belanja sebesar Rp6,3 triliun.

“Realisasi tersebut terdiri dari, realisasi belanja operasi sebesar Rp4.3 triliun, realisasi belanja modal sebesar Rp1,4 triliun, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp20,8 miliar, dan belanja transfer terealisasi sebesar Rp1,09 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sisi pembiayaan, jumlah total realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp204 miliar yang bersumber dari penerimaan Silpa tahun 2016 serta realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar yang merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

“Dalam laporan keuangan tersebut, tentu masih ada yang kurang tercapai mulai dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. Hal tersebut tentu menjadi cacatan kita bersama sehingga dapat membuat laporan keuangan yang lebih baik dan optimal,” terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Adrizal mengatakan, kami menghadirkan sembilan fraksi yaitu Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, PKB, Golkar dan PDI untuk penyampaian rancangan peraturan daerah pelaksanaan APBN Provinsi Lampung tahun 2017.

“Mengacu dengan pendapat daerah tahun 2107 belum mencapai target, tetapi pendapat daerah tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendapat daerah tahun 2016,” ujarnya. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda