Penambang Pasir di Kayuagung Dihimbau Segera Urus Izin

0

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Setelah beberapa waktu melakukan razia dan memasang spanduk tanda larangan atau penutupan 33 lokasi tambang pasir ilegal yang kian marak beroperasi di kawasan Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

Kali ini, UPTD Regional VII Wilayah Kabupaten OKI dan Ogan Ilir (OI) Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, difasilitasi pemerintah setempat, Dinas Pol PP dan Polsek Kayuagung mengumpulkan para pengusaha tambang pasir tersebut, Rabu (24/10/2018).

Rapat koordinasi mulai dilaksanakan sekira pukul 09.30 Wib di ruangan kerja, dan dipimpin Camat Kayuagung Dedy Kurniawan, S.STP serta dihadiri langsung Kepala UPTD Regional VII Wilayah OKI dan OI Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Sumsel, Sunaryono, SE beserta staf.

Selain itu juga dihadiri oleh Kasat Pol PP OKI Aleksander Bustomi, Kapolsek Kayuagung AKP Feryanto, SH, Kanit Patroli Polsek Kayuagung IPDA Hamzah, SH, Ps. Kanit Intel Polsek Kayuagung AIPDA Adenan, kades serta lurah di Kecamatan Kayuagung yang ada kegiatan tambang pasir.

Setelah penyampaian kata sambutan dikemukakan oleh camat, Kepala UPTD dan arahan Kasat Pol PP OKI. Kapolsek Kayuagung AKP Feryanto, SH menghimbau para pengusaha tambang pasir menjaga kamtibmas dan menyarankan agar membuat kelompok untuk meringankan mengurus perizinan.

Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dengan para pengusaha tambang pasir, yang mana dalam kesempatan ini Kepala UPTD Sunaryono, SE memberikan pengetahuan kepada para penambang pasir tentang mekanisme bagaimana mengurus perizinan. Sehingga usaha mereka menjadi legal atau syah di mata hukum.

“Pihak kita tidak akan mengeluarkan ijin kalau tidak ada rekomendasi dari kades atau lurah setempat. Artinya, pemohon harus ada rekomendasi kades, camat untuk membuat izin lingkungan dan masyarakat dengan melampirkan NPWP serta KTP,” tegas Sunaryono.

Masih kata Sunaryono, pengusaha juga harus membuat dokumen uji tambang yang biayanya tergantung luas. Itupun harus dilakukan ahlinya. Tetapi kalau penambang ada kepala teknik tambang, maka mereka bisa buat sendiri dokumen tersebut.

“Mengurus perizinan melalui proses, terlebih dahulu menentukan WPR (wilayah penambang rakyat), ijin usaha penambangan eksplorasi sama dengan tahap penyelidikan boleh atau tidak boleh, ada potensi atau tidak ada potensi untuk ditambang,” ungkap Sunaryono.

Selain itu, lanjut Sunaryono, rencana fakta tambang juga harus dipersiapkan oleh pengusaha tambang yang tentunya dilengkapi surat pengantar dari Badan Lingkungan Hidup setempat. Jika sudah lengkap semua, barulah bisa dikeluarkan perizinannya.

Sementara itu, Camat Kayuagung Dedy Kurniawan, S STP mengatakan, kesimpulan dari rapat koordinasi yang kita laksanakan tadi, intinya para pengusaha tambang pasir dalam wilayah Kecamatan Kayuagung ini tidak perlu khawatir dan segera uruslah perizinan.

“Karena pihak perizinan akan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengurus izin, supaya penambang bisa beraktivitas melakukan kegiatan penambangannya yang dulunya ilegal menjadi legal atau syah di mata hukum,” pungkas Dedy. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda