BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, resmi membuka rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung tahun 2025 sekaligus bimbingan teknis pelatihan web pelaporan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) yang digelar di Gedung Pusiban, Jumat (25/4/2025).
Dalam rakor ini, dibahas rencana program kerja TPAKD se-Lampung untuk tahun 2025 yang menjadi panduan percepatan inklusi keuangan di wilayah tersebut. Fokus utama mencakup edukasi keuangan, peningkatan akses layanan keuangan, inovasi fintech, serta regulasi pendukung. Perhatian khusus juga diberikan kepada UMKM dan kelompok unbanked melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Wagub Jihan dalam sambutannya menegaskan, keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan program juga harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan spesifik seperti penguatan UMKM dan infrastruktur keuangan.
“Tahun 2025 merupakan tonggak penting bagi arah baru pembangunan nasional melalui visi Asta Cita. TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaannya di tingkat daerah,” ujar Jihan.
Provinsi Lampung sendiri telah menetapkan visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’, yang ditopang oleh misi pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM, kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Jihan juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi yang cepat dan terarah. Lampung menargetkan peningkatan inklusi keuangan dari baseline 85,5% pada 2025 menjadi 97,2% di tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Sektor pertanian yang menyumbang 27% PDRB Lampung, menjadi salah satu prioritas. Masih banyak petani belum terakses layanan keuangan formal, sehingga Wagub mengajak perbankan dan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan modal dan alat mesin pertanian (Alsintan).
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya telah mengundang sejumlah pimpinan perbankan di Lampung untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya di sektor pertanian.
“Kita harus pastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan di pelosok desa memiliki akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tegas Wagub.
Selain rakor, kegiatan ini juga mencakup bimtek web pelaporan SiTPAKD guna memastikan seluruh TPAKD kabupaten/kota memiliki operator kompeten dalam menginput data yang akurat dan konsisten. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data valid. (Katharina)
