BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sertifikasi produk halal secara virtual.
Acara ini berlangsung di Ruang Command Center, Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menegaskan, bahwa sertifikasi halal adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memasarkan produk halal, baik di dalam maupun luar negeri.
“Kita masih kurang tertib dalam sertifikasi halal, padahal peluangnya sangat besar. Jika kita disiplin dalam sertifikasi halal, Indonesia bisa menempati posisi pertama dunia, mengingat saat ini kita baru berada di peringkat delapan, sementara China berada di peringkat pertama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung program sertifikasi halal dan memastikan produk-produk yang beredar telah bersertifikat.
“Kami siap mengerahkan pendamping, penyelia, auditor, dan juru sembelih halal untuk membantu percepatan sertifikasi ini, sehingga kita bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak berkaitan dengan Islamisasi.
“Jangan sampai terminologi sertifikasi halal ini disalahartikan sebagai upaya Islamisasi. Ini murni tentang ketahanan ekonomi. Dengan 87% penduduk Indonesia beragama Islam, survei menunjukkan mereka lebih memilih produk bersertifikat halal. Jika kita tidak menguasai pasar halal, maka produk asing akan masuk dan mendominasi,” jelasnya.
Tito menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik dengan produk lokal. “Kita harus menguasai pasar dalam negeri dan, jika memungkinkan, memperluas pasar ke luar negeri dengan produk halal kita,” tegasnya.
Tito meyakini bahwa kemudahan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar bagi pelaku usaha.
“Jika pemerintah mendorong pemilik usaha, baik muslim maupun non-muslim, untuk memiliki sertifikat halal, mereka akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang sebelumnya ragu untuk membeli karena tidak adanya jaminan halal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga membahas kondisi inflasi Indonesia. Secara tahunan (Februari 2025 dibanding Februari 2024), inflasi tercatat -0,09%, sedangkan secara bulanan (Februari 2025 dibanding Januari 2025) inflasi sebesar -0,48%.
“Inflasi Indonesia saat ini berada di peringkat 10 dari 186 negara, peringkat pertama dari 24 negara G20, serta peringkat tiga dari 11 negara ASEAN dalam kategori inflasi terendah,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa target inflasi yang ideal berada dalam kisaran 1,5%-3,5% agar tetap menguntungkan produsen maupun konsumen.
“Survei menunjukkan bahwa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah biaya hidup, termasuk harga barang dan jasa,” tegasnya.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada Februari 2025, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil 0,16%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65%, dengan tarif listrik menjadi penyumbang utama. Komponen bergejolak juga mengalami deflasi sebesar 0,93%, dipengaruhi oleh turunnya harga daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Secara keseluruhan, penyebab utama deflasi pada Februari 2025 adalah penurunan harga di sektor perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau. (Katharina)
