NIAS-SUMUT, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Nias akan menargetkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kabupaten Nias tahun 2020 dan perencanaan pembangunan rancangan RKPD Kabupaten Nias tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang serbaguna kantor bupati setempat, Rabu (13/3/2019).
Selain pencapaian target opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Pemkab Nias juga akan prioritaskan penyusunan dokumen LKPJ akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2016-2021, penguatan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan. Penyusunan regulasi standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Bupati Nias menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
“Melalui forum ini nantinya diharapkan akan menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias, sinkronisasi dan integrasi serta sinergitas antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam pencapaian secara komprehensif tujuan pembangunan Kabupaten Nias,” ungkap bupati.
Selanjutnya, bupati menjelaskan, sebelum dilaksanakan forum musrenbang ini, telah dilaksanakan berbagai tahapan perencanaan yang berjenjang, baik melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, musrenbang RKPD kabupaten di desa, musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk beberapa bidang pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Nias, sehingga rancangan RKPD semakin berkualitas.
“Pada forum musrenbang ini beberapa masukan dan kesepakatan yang telah disampaikan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah masing-masing bidang pembangunan, telah dilakukan penyesuaian oleh perangkat daerah, sekaligus diselaraskan dengan hasil-hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan rencana kerja (renja) perangkat daerah untuk seterusnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Nias tahun 2020,” terangnya. (Ganda)
Bagaimana Menurut Anda
