Pemkab Lebong Baru Penuhi 10 Standar Pelayanan

0

LEBONG-BENGKULU, BERITAANDA – Berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap Pemda agar memenuhi 17 standar pelayanan, diantaranya standar kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan aset layanan, standar pengelolaan risiko layanan, standar pengelolaan layanan helpdesk, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan kapasitas, standar pengelolaan sumber daya manusia, standar pengelolaan keamanan perangkat, standar pengelolaan keamanan operasional layanan, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, standar pengelolaan kelangsungan layanan, standar pengelolaan anggaran layanan, standar pengelolaan pendukung layanan, standar pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, standar pengelolaan kepatuhan, dan standar penilaian internal.

Diungkapkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Lebong Syarifudin, S.Sos., M.Si, Kamis (1/6/2017), bahwa Pemkab Lebong dalam hal ini baru bisa memenuhi 10 standar diantaranya standar kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan aset layanan, standar pengelolaan risiko layanan, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan kapasitas, standar pengelolaan sumber daya manusia, standar pengelolaan kelangsungan layanan, dan standar pengelolaan anggaran layanan.

“Dari 17 standar baru 10 standar yang terpenuhi, sementara 7 standar lainnya sedang diupayakan tuntas di tahun 2017 ini,” jelas Syarif.

Hal-hal yang masih menghambat LPSE Kabupaten Lebong dalam mencapai standar nasional adalah penyediaan sarana-prasarana pengamanan server dan jaringan. Untuk hal tersebut sedang diajukan dalam APBD Perubahan tahun 2017 berupa pengadaan back up server, pengadaan access room server, ac ruang server dan temperature​ room server.

“Kami juga mengusulkan adanya renovasi ruangan LPSE/ULP untuk memfasilitasi pertemuan penyedia dengan anggota pokja. Untuk itu perlu dibangun ruang pembuktian kualifikasi sehingga penyedia tidak lagi bisa bebas masuk dalam ruang evaluasi pokja,” tambah Syarif.

Termasuk penyediaan sarana-prasana anggota pokja ULP dan anggota LPSE agar tetap dapat update atas aplikasi dan sistem baru dari LKPP.

“Juga diusulkan adanya dana untuk pembinaan bagi SDM pengelola pengadaan barang/jasa. Karena kedepan setiap anggota pokja haruslah dijabat oleh pejabat fungsional yang tidak boleh lagi dirangkap oleh pejabat struktural,” tutup Syarif. (Andi)

Bagaimana Menurut Anda