Pemkab Lebong Bahas Penertiban Tambang Emas Ilegal

0

LEBONG-BENGKULU, BERITAANDA – Pemkab Lebong menggelar rapat koordinasi perihal penertiban penambangan emas ilegal, bertempat di Ruang Rapat Bupati Lebong, Tubei, Jumat (2/6/2017).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, dipimpin oleh Asisten I Kadirman.

Turut hadir dalam rapat Danramil 0409-01 Lebong Utara Kapten Inf Hidarman, Kasat Intelkam Polres Lebong AKP Ngatmin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong Zainal Husni Toha, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sudirman, Seksi Wilayah III Provinsi Bengkulu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Patar Simanjuntak, Camat Lebong Utara Sailillah, Camat Pelabai Yumiriani, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lebong Bambang ASB dan Staf Kecamatan Pelabai Mawardi.

Dalam rapat, Kasat Intelkam Polres Lebong AKP Ngatmin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rapat koordinasi membahas tentang penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di Lebong. Penertiban dapat dimaknai penindakan, penyuluhan, pencegahan, ataupun pemberian himbauan.

“Fokus penertiban ini perlu dilakukan di kawasan Belimau, Kec. Pelabai dan Tik Aseak, Kec. Pinang Belapis. Perlu ditentukan berapa personil yang akan dilibatkan dari Polres dan TNI. Penertiban perlu dilakukan dalam bentuk pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Juga perlu disosialisikan mengenai tata cara menambang emas yang benar agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan,” ujar Ngatmin.

Dalam melakukan penertiban tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Lebong akan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari TNI-Polri dan instansi terkait. Tim terpadu ini sebagai bentuk tindakan preventif, yang nanti juga akan melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi tambang, pengambilan dokumentasi, pemberian himbauan dan peringatan kepada masyaraksat dan penambang.

“Sebenarnya tambang ilegal jika dibiarkan akan menjadikan kegiatan ekonomi ramai, namun dampak negatifnya akan merusak TNKS. Termasuk menyebabkan munculnya keluhan masyarakat terkait penggunaan tong dan gelundung yang cukup mengganggu. Dalam hal ini yang lebih berbahaya adalah tong. Dampak negatif terhadap kesehatan sangat besar. Karena itu perlu segera dilakukan penertiban tong ini,” sambung Ngatmin.

Untuk gelundung, perlu disosialisasikan agar penggunaannya tidak mencemari lingkungan, dengan cara dibuat penyaring.

Ditambahkannya, perlu dilakukan rapat kembali dalam rangka membuat rekomendasi yang akan diajukan kepada gubernur terkait penggeseran patok TNKS.

“Wilayah TME sangat luas, mencapai 8.000 Ha dan sudah 11 tahun perusahaan tersebut masih melakukan eksplorasi. Termasuk bangunan Pemkab Lebong sebenarnya adalah wilayah TME. Karena itu pemkab perlu membuat rekomendasi agar wilayah TME ini dikurangi,” terang Ngatmin.

Asisten I Kadirman menyampaikan, perlu dilakukan​ tindakan terkait surat dari Dirintelkam Polda Bengkulu kepada Kapolres Bengkulu mengenai penertiban penambangan emas ilegal di Lebong.

“Untuk itu, akan dibuat undangan untuk pertemuan selanjutnya karena peserta rapat yang hadir saat ini masih belum lengkap. Juga perlu diajukan usul kepada pihak pemerintah pusat melalui Kemenhut untuk mengubah titik patok TNKS,” sambung Kadirman.

Aktifitas pemurnian emas yang menggunakan mercury akan berdampak negatif terhadap kesehatan serta menyebabkan pencemaran air sungai. Karena itu diharapkan camat mendata wilayah tambang yang ada di wilayahnya.

“Minggu depan akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas permasalahan tambang ilegal ini, karena hari ini peserta rapat belum lengkap. Sementara laporan hanya bisa disampaikan kepada bupati jika peserta rapat sudah hadir seluruhnya untuk mendengarkan saran yang lebih komprehensif dari masing-masing instansi,” terang Kadirman.

Ditambahkannya, juga akan dibuat surat himbauan terkait larangan penggunaan tong yang akan ditujukan kepada seluruh camat, termasuk camat yang bukan berada dalam lingkungan tambang. Hal ini karena pengolahan emas dengan gentong ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan merusak lingkungan.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lebong Bambang ASB menyampaikan bahwa dalam penertiban tambang emas ilegal, perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara hutan lindung dan TNKS.

TNKS ini berada di bawah wewenang Balai Besar TNKS. Sedangkan hutan lindung masih ada kewenangan pemda di dalamnya.

“Aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan emas adalah ilegal dan melanggar hukum. Hal ini juga bisa menimbulkan permasalahan sosial baru jika penertibannya dilakukan secara represif. Pembinaan dan pengelolaan tambang emas pada dasarnya harus berpedoman pada regulasi yang ada, apalagi yang berada dalam wilayah TNKS. Pembinaan hanya bisa dilakukan kepada pemilik tambang resmi, contoh TME. Untuk itu harus ada MoU antara TME dengan koperasi yang mempekerjakan masyarakat dalam kegiatan penambangan resmi perusahaan (TME). Jika aktifitas diluar izin tambang resmi tidak bisa dilakukan pembinaan,” jelas Bambang.

Upaya penertiban ini merupakan tanggung jawab moral Balai Besar TNKS. Kepolisian sifatnya akan kaku, karena terkait penegakan hukum. Dalam aksi nanti perlu dilibatkan seluruh unsur tertinggi dalam SKPD, karena berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Selain itu juga tetap melibatkan unsur dari bawah, yakni desa dan kecamatan, karena terkait dengan penyampaian informasi/komunikasi kepada masyarakat. Kesalahan informasi kepada masyarakat akan memanaskan situasi.

“Kegiatan tambang emas ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Proses pemurnian emas yang menggunakan mercury berbahaya bagi kesehatan, tetapi tentu ada ukurannya. Karena itu perlu dilibatkan pihak Dinkes dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menentukan ukuran batas aman penggunaan bahan mercury,” tambah Bambang.

Di Lebong hanya ada satu tambang resmi, yakni TME. Sementara berdasarkan keputusan pemerintah pusat bahwa tidak ada toleransi terhadap kegiatan PETI, apalagi berada dalam kawasan konservasi, seperti TNKS. Namun karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka upaya penertibannya harus juga disertai dengan solusi.

“Terkait pergeseran patok TNKS, Dirjen Planologi sudah menyatakan bahwa tidak akan ada pergeseran patok. Alternatif ada, namun membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dan prosesnya melalui DPR RI. Masyarakat, tokoh adat, pemda, DPRD, dan muspida bisa mengadakan rapat bersama. Hasilnya nanti diusulkan ke gubernur dan melalui DPRD Provinsi diajukan ke DPR RI. Mekanisme pembahasan untuk pergeseran patok ini memang agak panjang dan harus dibahas di tingkat DPR RI. Usulan ini sudah disampaikan sebelumnya, namun tidak ada tindak lanjut. Padahal Direktur Diseminasi Planologi telah menyatakan bersedia turun untuk mereview batas TNKS di Lebong, namun sebelumnya harus melalui mekanisme yang ada. Untuk itu, review tapal batas TNKS ini agar ditindaklanjuti,” ujar Bambang.

Terkait hutan adat, diharapkan ada pembahasan juga. Tokoh sepuh Lebong bisa membahas hutan adat ini karena memang Lebong punya hak hutan adat/hutan marga.

Ditegaskannya, perlu ada teguran dari pemda agar menghentikan penggunaan tong, khususnya di tengah permukiman masyarakat. Solusi yang ditawarkan yakni perlu dibuat lokasi tong yang terpusat, yang keberadaannya legal. Karena tong hasilnya lebih banyak daripada gelundung, sehingga pengusaha akan lebih tertarik menggunakan tong.

“Sebelum itu, perlu dilegalkan terlebih dulu sumber bahan emas. Bisa melalui kerjasama dengan pihak perusahaan, yakni TME. Dengan cara, TME membuat MOU dengan koperasi yang isinya adalah masyarakat untuk bekerja di wilayah tambang emas TME,” tutup Bambang.

Dikatakan Seksi Wilayah III Provinsi Bengkulu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Patar Simanjuntak, TNKS sudah ada MoU terkait pengamanan hutan nasional, termasuk PETI, illegal logging, dan tindakan pelanggaran hukum lainnya di wilayah hutan.

“Untuk kawasan Belimau, lokasinya berada di luar TNKS dan sebagian adalah milik masyarakat. Selain Belimau dan Tik Aseak lokasi tambang emas ilegal juga berada di Ketenong, Tik Nau, Air Saleh, dan Gunung Baru,” ungkap Patar.

Kami sudah sering melakukan tindakan persuasif untuk pengamanan hutan, termasuk kegiatan patroli rutin. Di Tik Aseak penambang ilegal sudah diberi tindakan secara persuasif, sosialisasi dan pemotongan akses jalan. Selama ini penertiban PETI sudah sering dilakukan.

“Terkait pergeseran patok TNKS, apabila diperlukan, pihaknya akan membuat permohonan kepada Kemenhut RI melalui Dirjen Planologi untuk meninjau batas TNKS,” sambung Patar.

Danramil 0409-01 Lebong Utara, Kapten Inf Hidarman menyampaikan dukungan sepenuhnya terkait upaya pencarian solusi penertiban tambang emas ilegal di Lebong.

“Karena masyarakat tidak bisa diperintahkan begitu saja untuk berhenti menambang, sehingga jika memang lokasi tambang ilegal ini sepakat untuk ditutup maka harus dicarikan jalan keluarnya untuk masyarakat,” jelas Hidarman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebong, Zainal Husni Toha, menindaklanjuti surat Kapolda terkait penertiban penambangan emas ilegal, perlu melibatkan seluruh instansi terkait dan setiap instansi memberikan solusi.

“Dalam upaya penertiban ini mungkin bisa diupayakan agar gelundung dilegalkan melalui Perbup, yang nantinya pemkab bisa menarik retribusi dari pengusaha untuk menmbah PAD. Bisa dibuat regulasi penggunaan gelundung, termasuk penyaringan agar tidak mencemari lingkungan,” tutup Zainal. (Andi)

Bagaimana Menurut Anda