Nelayan Jateng Bentuk FNJT, Kawal 2 Raperda yang Sudah Masuk Prolegda DPRD

0
Ilustrasi

SEMARANG, BERITAANDA – Berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat pesisir di Jawa Tengah (Jateng) terungkap dalam konsolidasi nelayan yang diselenggarakan oleh Layar Nusantara (YLBHI-LBH Semarang) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di rumah makan Nglaras Rasa Semarang, Senin (12/6/2017).

Perwakilan nelayan dari daerah Semarang, Jepara, Kendal, Demak dan Batang datang menghadiri konsolidasi nelayan Jawa Tengah tersebut.

Kurang lebih 30 nelayan dari berbagai wilayah pesisir di Jawa Tengah ini sepakat untuk mendirikan forum yang bernama Forum Nelayan Jawa Tengah (FNJT). Forum ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi nelayan untuk terlibat dalam proses kebijakan di Jawa Tengah.

Ada 2 (dua) prioritas yang harus direspon agar nelayan terlibat dalam penentuan kebijakan, yaitu raperda penetapan zonasi wilayah pesisir dan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang saat ini sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) Jawa Tengah.

“Dalam waktu dekat kita akan fasilitasi nelayan di Jawa Tengah untuk bertemu dengan DPRD yang akan menyusun dua ranperda itu,” ujar Sholikhul Hadi yang terpilih sebagai Koordinator Forum Nelayan Jawa Tengah dari Mlonggo Jepara tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Presidium KIARA Karman Sastro. Menurutnya, raperda zonasi wilayah pesisir akan berdampak secara sosial maupun ekonomi bagi nelayan. Karena itulah menjadi penting bagi nelayan untuk terlibat dalam proses pembuatannya.

Reklamasi di Tapak Tugurejo, Semarang, dan penambangan pasir besi di Jepara, hingga konflik wilayah tangkap diatur dan ditetapkan dalam kebijakan ini.

“Penetapan zonasi wilayah pesisir ini juga yang menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemodal. Sehingga penting bagi nelayan untuk terlibat dan mengawal agar kebijakan ini tidak berpihak pada pemodal, tapi memberikan kepastian dan jaminan bagi nelayan untuk mendapatkan hak akses terhadap sumber daya pesisir dan perikanan,” ujarnya.

Kordinator Layar Nusantara sekaligus Direktur YLBHI-LBH Semarang Zaenal Arifin juga berkomitmen bersama- sama dengan Forum Nelayan Jawa Tengah untuk mengawal raperda penetapan zonasi wilayah pesisir dan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan Jawa Tengah yang saat ini sudah masuk dalam prolegda DPRD setempat.

“Hukum itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik, tidak menutup kemungkinan pemodal yang akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir juga mengintervensi agar kepentingan mereka diakomodir dalam kebijakan ini. Untuk itu perlu adanya gerakan bersama dengan nelayan untuk mengawal kebijakan ini,” jelasnya. (Dino)

Bagaimana Menurut Anda