Negara Maritim, Mengimpor Garam?

0

BERITAANDA – Garam merupakan bahan penyedap rasa pada makanan, apapun jenis makanan yang dibuat pastinya garam masuk pada komposisi penting sehingga tidak boleh tidak ada.

Garam menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi sebagai hajat hidup masyarakat. Tetapi beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh garam yang langka, yang berujung pada mahalnya harga garam di berbagai daerah di Nusantara.

Di Pontianak misalnya, awalnya harga garam Rp1.000/bungkus menjadi Rp4.500/bungkus. Hal ini membuat masyarakat tercekik untuk membelinya (BBC Indonesia).

Garam tidak lagi menjadi bahan makanan yang enteng untuk dibeli karena sudah mulai menggoyang kantong masyarakat.

Berbeda dengan beras, bawang merah dan daging yang memang sering mengalami kelangkaan. Seumur-umur baru tahun ini kelangkaan garam terjadi, untuk sebuah negara maritim, hal ini merupakan peristiwa aneh yang harusnya tidak terjadi. Negara kepulauan harusnya menyediakan stok garam yang melimpah sehingga tidak harus mengalami kelangkaan.

Alih-alih mengatasi kelangkaan garam, pemerintah menetapkan untuk membuka keran impor garam. ‘Strategi yang biasa dilakukan oleh pemerintah’.

Bayangkan, sebagai negara dengan panjang pesisir 95.181 km2 dan luas perairan 5,7 juta km2, kita masih saja mengimpor garam. Ini sebuah peristiwa yang kadang membuat perut menjadi ‘geli’ sendiri.

Kebutuhan garam nasional setiap tahun 4,3 juta ton, mencakup garam industri dan garam konsumsi (Tempo.com).

Pemerintah mengatakan, kelangkaan garam terjadi karena anomali cuaca. Sinar matahari sepanjang tahun ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, padahal produksi garam membutuhkan sinar matahari. Namun lucu rasanya kalau hanya menyalahkan anomali cuaca yang buruk. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari krisis garam konsumsi pada tahun 2010 silam.

Solusi untuk mengatasi kelangkaan garam harus dilakukan secara komprehensif dan jangan hanya dengan menggunakan mekanisme impor, karena hal tersebut dapat menggerus tingkat kesejahteraan penambak garam lokal.

Mungkin pemerintah mengambil jalan pintas dengan cara mengimpor garam sehingga kebutuhan bisa tetap terpenuhi. Namun, tindakan impor ini tidak bisa dibiarkan lama dan solusi jangka panjang. Impor harus segera dihentikan dengan mencarikan cara agar produksi garam dalam negeri kembali pada keadaan semula. Apakah kondisi anomali cuaca yang dijadikan alasan oleh pemerintah tidak bisa dicarikan solusinya, tentu tidak.

Menurut penulis, penting rasanya untuk mencari solusi yang komprehensif karena telah banyak perusahaan yang menyimpang dan ada pula PT Garam yang dirutnya pernah ditangkap oleh Bareskrim Polri.

Pertama, untuk mengatasi kelangkaan. Anomali cuaca bukan salah satu alasan, sudah beberapa dekade  Indonesia dilanda cuaca buruk. Jadi pemerintah harus membuat road maap yang jelas soal perencanaan produksi garam.

Kedua, pemerintah harus memperdayakan para petambak garam lokal yang ada dipelosok-pelosok negeri dan pinggiran pantai. Mereka tentu adalah orang yang akan paling paham terkait permasalahan garam. Dengan sedikit penyuluhan dan pencerdasan akan mudah untuk mencarikan solusi untuk mengembalikan keadaan garam seperti sedia kala.

Ketiga, pemerintah harus melihat dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia-mafia pangan yang berada dibalik kelangkaan kebutuhan pokok. Untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan kepentingan rakyat, penegakan hukum adalah pilihan paling strategis untuk melumat mafia-mafia pangan yang melakukan malapraktek kejahatan.

Terakhir, pemerintah harus memperbaiki koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan serta PT. Garam yang merupakan pihak yang harus bertanggungjawab terkait permasalahan kelangkaan garam ini.

Pembukaan keran impor harus segera dihentikan karena presiden Jokowi dalam nota keuangan APBN 2017 telah menargetkan produksi garam nasional sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2017 dan peningkatan kesejahteraan petambak garam dengan dukungan APBN sebesar Rp9,2 triliun. Hal ini tentunya hanya bisa diraih dengan menekan angka impor dan menekan produksi garam dalam negeri. Upaya pemberdayaan, penegakan hukum serta perbaikan koordinasi seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah solusi cerdas untuk mencapai targetan-targetan tersebut.

Tentunya kita akan sangat malu, gelar negara maritim harus tercoreng dengan peristiwa kelangkaan garam ini. Untuk sebuah negara maritim seperti Indonesia, mengekspor garamlah yang seharusnya dilakukan, bukan malah sebaliknya.

Muhammad Irvan, Mahasiswa Pertanian Universitas Andalas (Menteri Sosial Politik Bem Km Unand 2017/081275350499)

Bagaimana Menurut Anda