Misteri Anggaran Kemiskinan yang Besar

309

Oleh: Arif Rahman S.Tr.Stat (ASN di Badan Pusat Statistik Sekadau)

BERITAANDA – Sejak 2018 lalu, pemerintah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Indonesia berada di bawah dua digit dan merupakan yang terendah dalam sejarah Indonesia.

Berulang kali pemerintah mengatakan capaian tersebut adalah ‘pertama dalam sejarah’ seakan ingin menegaskan bahwa pemerintah sekarang adalah yang paling berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Padahal, setiap terjadi penurunan angka kemiskinan maka angka baru tersebut pasti akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah.

Menurut BPS, selama periode 2015-2019 tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 11,22 persen (28,59 juta jiwa) menjadi 9,41 persen (25,14 juta jiwa) atau turun sekitar 1,81 persen poin (3,45 juta jiwa). Hal tersebut berarti sejak tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia rata-rata turun sekitar 0,45 persen poin atau sebanyak 862,5 ribu jiwa per tahun.

Besarnya Anggaran Kemiskinan

Turunnya angka kemiskinan tentu saja tidak terlepas dari berbagai program yang diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan urusan penanganan kemiskinan terdapat dalam anggaran perlindungan sosial. Melalui anggaran tersebut beragam program yang digelar, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras rakyat miskin, serta berbagai program lainnya.

Hal yang menarik adalah ternyata pada periode yang sama anggaran untuk perlindungan sosial juga naik secara signifikan. Kemenkeu melaporkan bahwa selama tahun 2015-2019 anggaran untuk perlindungan sosial naik sekitar Rp179,93 triliun, yakni dari Rp20,87 triliun (2015) melonjak menjadi Rp200,80 triliun (2019). Artinya, untuk mencapai angka kemiskinan dibawah dua digit pemerintah sampai menambah anggaran pengentasan kemiskinan hampir 9 kali lipat atau sekitar 862 persen.

Tentu saja, komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah main-main. Bahkan, sejak tahun 2016, nilai anggaran untuk perlindungan sosial selalu mendapat porsi terbesar ketiga dalam APBN. Namun, bila melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, rasanya tidak sebanding dengan banyaknya orang miskin yang keluar dari kemiskinan.

Setiap tahun, sejak 2015 hingga 2019, anggaran perlindungan sosial rata-rata naik sekitar Rp45 triliun, sementara jumlah orang miskin yang keluar dari kemiskinan justru turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ironis memang, sebab dengan naiknya jumlah anggaran perlindungan sosial yang begitu besar seharusnya diikuti oleh penurunan jumlah orang miskin yang besar pula.

Ambil contoh pada 2016. Ketika itu, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dalam APBN sebesar Rp137,74 triliun atau naik 5 kali lipat dari tahun 2015. Dengan dana sebesar itu, ternyata hanya mampu mengeluarkan 234,17 ribu orang dari kategori kelompok miskin. Dengan demikian, dalam hitungan sederhana, rasio bulanannya adalah 1:49 juta. Ini berarti, ongkos untuk menurunkan kemiskinan per bulan pada tahun 2016 adalah Rp49 juta per orang. Tentu saja biaya tersebut terkesan sangat berlebihan sehingga perlu dipertanyakan ulang efisiensi pemanfaatannya.

Sebagai amsal, jika tidak ada program pengentasan kemiskinan, kemudian anggaran 137,74 triliun tersebut dibagikan kepada seluruh orang miskin yang pada tahun 2016 ada sebanyak 28 juta orang, maka masing-masing orang miskin akan mendapat 409 ribu per bulan. Niscaya masih surplus untuk membuat seluruh orang miskin keluar dari garis kemiskinan yang kala itu sekitar Rp354.386 per kapita per bulan.

Penyebab Anggaran Kemiskinan Tidak Efisien

Terkait dengan anggaran yang terus bertambah namun tidak sebanding dengan penurunan jumlah orang miskin, maka tidak menutup kemungkinan ada yang keliru pada program yang dijalankan, sehingga biayanya tampak tidak efisien.

Apabila berkaca pada pemerintah yang sebelumnya, pada periode 2010-2014, jumlah orang miskin di Indonesia juga turun sekitar 3 jutaan jiwa. Padahal, anggaran perlindungan sosial yang dikeluarkan hanya sekitar Rp3,46 triliun (2010) selanjutnya naik menjadi Rp13,07 triliun (2014). Dan porsinya (red -anggaran perlindungan sosial) kala itu kurang dari 2 persen dari APBN. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan pemerintah periode setelahnya, dimana anggaran perlindungan sosial selalu mendapat porsi diatas 10 persen, bahkan lebih besar dari anggaran pendidikan.

Kemungkinan lainnya adalah bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran karena panitia yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan tidak memberikannya kepada orang yang tepat melainkan kepada saudara, kerabat, atau orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, sering kita temukan laporan bahwa banyak orang-orang yang tidak mampu belum pernah mendapat bantuan sama sekali sementara orang-orang yang masih mampu justru rutin mendapat bantuan.

Atau, mungkin juga akibat dari melambungnya ongkos birokrasi untuk lembaga-lembaga yang menangani pengentasan kemiskinan. Biaya birokrasi tersebut seperti biaya rapat, perjalanan dinas, dan biaya lainnya. Terlebih lagi, lembaga yang menangani urusan pengentasan kemiskinan juga tidak sedikit, yaitu Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Banyaknya lembaga pengentasan kemiskinan ini membuat efisiensi penggunaan anggaran sulit dievaluasi. Bahkan, jika ada yang keliru atau pun pemborosan anggaran, peluang yang terjadi adalah saling tuding. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengonsolidasikan penanganan kemiskinan dalam satu atap. Misalnya, menyerahkan semua anggaran pengentasan kemiskinan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, evaluasi pencapaian serta pemanfaatan anggarannya menjadi lebih mudah dan terukur.

Bagaimana Menurut Anda