BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung menempati urutan kedua tertinggi persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2022 dengan total belanja 72,49%. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan total belanja 73,94% dan urutan ketiga Provinsi Bengkulu dengan 72,31%.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan persentase belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2022 tersebut pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti oleh Pemprov Lampung secara virtual dari Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (7/11/2022).
Sementara untuk persentase realisasi belanja tidak terduga APBD Provinsi se Indonesia per 4 November 2022, Provinsi Lampung juga masuk 10 besar yakni tertinggi ke-8 dengan angka 34,97%, peringkat pertama Provinsi Papua dengan total 88,63%, kedua Provinsi Papua Barat 87,73%, dan ketiga Sulawesi Selatan 77,72%.
Menurut Mendagri, inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak pada Indonesia, Indonesia peringkat 139 dari 186 negara di dunia.
Inflasi Oktober 2022 (yoy), inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebanyak 5,71%, inflasi bulan ke bulan Oktober 2022 terhadap September 2022 sebanyak -0,11%.
“10 negara dengan ekonomi terbesar didunia diantaranya China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Rusia, Indonesia, Brazil, Inggris, dan Prancis,” ujarnya.
Mendagri menyampaikan 10 provinsi dengan persentase tertinggi realisasi APBD Provinsi se-Indonesia per 4 November 2022 yakni Provinsi Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Maluku Utara, dan Banten.
Adapula provinsi dengan realisasi terkecil diantaranya Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Mendagri menegaskan bahwa solusi pengendalian inflasi yaitu dengan kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti penanganan pandemi Covid-19, komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan.
Selanjutnya BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.
Mendagri juga menyampaikan, indeks perkembangan harga provinsi penyumbang kenaikan harga komiditi pangan diseluruh provinsi berpariasi. Sampai dengan pekan pertama November (month to date), cabai merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 19 provinsi.
Selanjutnya, cabai rawit di 13 provinsi dan daging ayam ras di 13 provinsi, selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti tempe (12 provinsi), tahu mentah (11 provinsi), serta telur ayam ras (11 provinsi). (Katharina)
