BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj. Sekdaprov) Lampung, M. Firsada, membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Rabu (11/6/2025).
Dalam sambutannya, Firsada menegaskan bahwa stabilitas politik ditandai dengan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terstruktur untuk menanamkan nilai demokrasi secara menyeluruh.
“IDI adalah satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan demokrasi berlangsung di setiap provinsi. IDI telah diukur sejak 2009, dan sejak 2021, indikatornya disempurnakan dengan memasukkan aspek ekonomi, tidak hanya sosial-politik,” jelasnya.
Metode pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama dengan total 22 indikator, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Firsada mengungkapkan bahwa nilai IDI Provinsi Lampung pada 2023 mencapai 78,32 poin, yang menempatkan Lampung dalam kategori ‘sedang’.
“Kita harus menjaga agar tiga aspek utama ini tidak menurun. Tanggung jawab ini tidak hanya milik TNI/Polri atau pemerintah daerah, tetapi seluruh elemen masyarakat, partai politik, tokoh agama, ormas, serta NGO harus turut serta menjaga stabilitas demokrasi di Lampung,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak dalam meningkatkan capaian IDI Lampung.
“Ketika kita moderat dalam beragama, menjaga budaya Lampung seperti Piil Pesenggiri, dan membangun komunikasi antar-ormas tanpa ego sektoral, itu artinya kita sedang membangun demokrasi,” ujarnya.
Firsada menambahkan, mulai 2025, IDI akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) wajib bagi seluruh gubernur, yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. (Katharina)
