KPU Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019, Ini Keluhan PWI OKI

115

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan mengadakan rapat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi kampanye pada pemilu 2019.

Adapun dalam rapat tersebut, KPU OKI mengundang dari utusan partai politik, Banwaslu, kepolisian, bupati, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan OKI.

Ketua KPU OKI Deri Siswandi mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan fasilitasi kampanye pada pemilu serta kekurangan apa yang perlu diperbaiki.

“Rapat evaluasi ini dihadiri oleh stakeholder, partai politik peserta pemilu tahun 2019 serta PWI OKI. Kehadiran mereka sangat diperlukan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan fasilitasi kampanye pada pemilu tahun 2019,” kata Deri Siswandi, Rabu (21/8/2019), di ruang rapat KPU OKI.

“Apa yang menjadi hasil evalusi ini akan diusulkan pada pembahasan tingkat nasional, agar dilakukan perbaikan pada pelaksanaan fasilitasi kampanye pemilu yang akan datang. Namun semua itu tentu tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada,” kata Deri.

Ditambahkan Deri, mengenai pemasangan iklan kampanye yang selama ini menjadi keluhan para pengusaha media serta wartawan akan diajukan perbaikan.

Sementara itu, Sekretaris PWI OKI Idham Syarief dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ada dua point yang menjadi keluhan wartawan di daerah, terutama di kabupaten, mengingat aturan PKPU tertuang jika fasilitasi iklan untuk media hanya mencapai di tingkat provinsi, sedangkan di kabupaten tidak difasilitasi. Ini membuat kesulitan bagi pihak media, dikarena diatur tapi tidak difasilitasi.

Selain itu, hendaknya jangka waktu pemasangan iklan agar dapat diperpanjang, mengingat banyaknya media yang ada dengan penerbitan mingguan dan majalah bulanan, yang sebenarnya mempunyai pangsa pasar hingga ke pelosok. Jika tenggang waktu iklan yang sangat pendek, maka media mingguan akan mendapat volume iklan ataupun advertorial sangat sedikit.

“Kami berharap, KPU Kabupaten juga dapat memfasilitasi iklan agar tidak terjadi kesalahan dalam ukuran iklan yang akan ditayangkan di media. Jadi KPU Kabupaten pada pemilu yang lalu hanya mengatur tapi tidak memfasilitasi, pihak media tentunya kesulitan saat hendak melakukan lobi iklan, karena dalam pemasangan iklan diatur baik, waktu dan ukuran,” jelasnya.

Seharusnya jika KPU ingin memfasilitasi dan mengatur, baik ukuran serta waktu terbit sebelum dimulainya kampanye, KPU membuka atau mengumumkan bagi media yang akan memberikan penawaran iklan KPU dengan ukuran dan masa tayang yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Jadi pihak media bisa memberikan tawaran bersaing, sehingga tinggal pemasang memilih media mana yang akan dipasang iklan,” pungkas dia. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda