KPK Gelar Audiensi dengan Anggota DPRD OI

0
Adlinsyah. M.Nasution selaku Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK saat diwawancarai awak media usai audiensi dengan anggota DPRD OI, Rabu (11/7/2018).

INDRALAYA-OI, BERITAANDA – KPK RI dari Divisi Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK yang dikomandoi Adlinsyah M.Nasution, melakukan kegiatan audiensi dan koordinasi terkait penanggulangan dan pencegahan korupsi dengan anggota DPRD Ogan Ilir (OI), bertempat di ruang paripurna, Rabu (11/7/2018).

Hal ini dilakukan guna mengajak peran serta anggota DPRD tersebut untuk memaksimalkan peran anggota dewan dalam upaya pencegahan tindak kriminal korupsi yang kerap menyandera pejabat publik semisal pejabat daerah, SKPD – SKPD dan lain sebagainya.

Selaku Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, pria yang akrab disapa Coki ini menjelaskan kepada anggota dewan yang hadir, bahwa di OI sangat banyak kebobrokan dalam pelaporan – pelaporan pertanggung jawaban atas anggaran yang digunakan. Semisal di unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini dikatakannya, sesuai atas kedatangan mereka sebelum melakukan audiensi dengan anggota DPRD OI tersebut.

“Di OI saya kaget, kok masih banyak perencanaan dan penganggarannya sangat banyak kekurangan yang terlihat. Dan ternyata lagi, ULP di OI masih ad-hock atau masih dua kaki. Kita tadi sudah menemui bupati agar tahun depan semua laporan – laporan dalam perencanaan penggunaan anggaran bisa dimaksimalkan pelaporannya,” jelas dia.

Disamping itu, lanjutnya, Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) juga harus bekerja ekstra dan diupayakan agar tidak selalu melaporkan ke bupati saja.

“Misalkan ada tindak kriminal korupsi, harus segera ke aparat penegak hukum (APH), agar ada penanganan maksimal sehingga pelaku bisa dijerat hukum. Sebaiknya kedepan, Inspektorat harus sudah selevel sekda. Intinya agar tidak ada intervensi entah itu perasaan tidak enak atau karena rasa kekeluargaan,” ucapnya panjang lebar.

Dikatakan Coki lagi, untuk kantor ULP OI sendiri sangat tidak layak. Menurutnya, malah pas kalau dikatakan sebagai kandang.

“Harusnya baik itu orang-orangnya yang benar0benar kompeten di bidangnya, juga tempat atau kantor ULP juga harus layak,” terang dia.

Selain itu dirinya berharap juga kepada anggota dewan OI agar tidak menerima uang ketok palu dalam pengesahan anggaran yang diajukan oleh pihak SKPD dan lain sebagainya. Sehingga anggaran, apalagi di OI ini yang dinilai tak begitu besar, tidak semakin menipis akibat ulah oknum yang minta jatah dari pengajuan anggaran yang disampaikan. (Adw)

Bagaimana Menurut Anda