Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Terjaga, OJK Optimis Tren Positif Terus Berlanjut

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan media update kinerja industri jasa keuangan Provinsi Lampung periode triwulan 1-2024, di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (26/6/2024).

Kegiatan yang menghadirkan kepala OJK Lampung Otto Fitriyandi, Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 Indah Puspitasari serta Analis Deputi Direktur PEPK Dwi Krisno Yudo Pramono, diikuti oleh sejumlah insan media.

Secara umum, kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus terjaga dengan baik, dengan tetap tumbuhnya sektor Perbankan, baik dari sisi asset, kredit maupun dana pihak ketiga, yang juga diikuti dengan pertumbuhan sektor lainnya.

OJK Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 9,46% pada triwulan 1-2024 dibandingkan periode triwulan 1 2023 dari sebesar Rp 116,29 triliun menjadi sebesar Rp 127,29 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 total aset perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,61% dari sebesar Rp 125,27 triliun menjadi sebesar Rp 127,29 triliun.

Penyaluran kredit perbankan lampung di triwulan I – 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp 3,08 triliun atau 4,06% yaitu dari sebesar Rp 75,98 triliun menjadi sebesar Rp 79,06 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1,19 triliun atau 1,53% yaitu dari sebesar Rp 77,86 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.

Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sektor penerima kredit bukan lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 2,03% dari sebesar Rp 62,66 triliun menjadi sebesar Rp 63,93 triliun.

Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023, tercatat meningkat sebesar 1,21% dari sebesar Rp 63,16 triliun menjadi Rp 63,93 triliun.

Pada triwulan 1 2024 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp 4,02 triliun (14,53%) dari Rp 27,64 triliun pada triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp 31,65 triliun pada posisi triwulan 1-2024 yang berdampak pada peningkatan share kredit UMKM sebesar 3,66% yaitu dari sebesar 36,38% menjadi sebesar 40,04%.

Namun, peningkatan pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik sebesar 0,75% dari sebelumnya posisi Maret 2023 sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,25% pada Maret 2024.

Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan nominal NPL UMKM yang meningkat sebesar Rp 0,38 triliun yaitu dari sebesar Rp 0,97 triliun di triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp 1,35 triliun di triwulan 1-2024.

OJK terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP)

Asuransi

Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp 237 miliar, dari sebelumnya periode 31 Maret 2023 sebesar Rp 651 miliar turun menjadi sebesar Rp 414 miliar di posisi 31 Maret 2024.

Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar -13,93% yoy atau turun sebesar Rp 28 miliar.

Dana Pensiun

Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 7,06% secara year on year (yoy), yang meningkat sebesar Rp 12,02 miliar dari sebesar Rp 170,24 miliar di Desember 2022 menjadi sebesar Rp 182,26 miliar pada Desember 2023.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

Perusahaan Pembiayaan

Di Provinsi Lampung, nilai outstanding piutang pembiayaan posisi 31 Maret 2024 sebesar Rp9.997T. Secara year on year piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 6,92% atau naik sebesar Rp 647 miliar.

Kenaikan didukung pada piutang pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing naik sebesar 34,26% dan 9,10%.

Adapun komponen piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, untuk 3 (tiga) besar didominasi oleh Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 34, 60%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,28%, dan transportasi dan pergudangan sebesar sebesar 7,90%.

Perusahaan Modal Ventura

Pembiayaan atau penyertaan modal ventura di Lampung secara year on year (yoy), piutang pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 1,39% atau turun sebesar Rp 4,78 miliar dari periode Rp 344,18 miliar di Maret 2023 menjadi sebesar Rp 339,4 miliar di posisi Maret 2024.

Namun demikian, NPF yang tercatat mengalami sedikit perbaikan dari sebesar 8,83% di posisi Maret 2023 menjadi 8,41% di posisi Maret 2024.

Lembaga Keuangan Mikro

Perkembangan aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 9,40% (yoy) atau meningkat sebesar Rp 3,4 miliar dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 35,15 miliar posisi 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp 38,64 miliar pada posisi posisi 31 Desember 2023.

Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan LKM yang tumbuh 8,31% (yoy) atau meningkat sebesar Rp 2 miliar atau tercatat dari sebelumnya sebesar Rp 23,33 miliar pada Desember 2022 menjadi sebesar Rp 25,43 miliar.

Pegadaian

Jumlah penyaluran pinjaman oleh perusahaan pegadaian di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 14,96% atau naik sebesar Rp 105 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 698 miliar posisi Maret 2023 menjadi sebesar Rp 803 miliar posisi Maret 2024.

Fintech P2P lending

Pertumbuhan outstanding pembiayaan fintech P2P lending di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 18,24% secara yoy, meningkat Rp 154 miliar menjadi Rp 995 miliar.

Adapun peningkatan lender tercatat sebesar 98,01% yaitu dari 15.806 akun posisi 31 Maret 2024 menjadi 31.297 akun posisi 31 Maret 2024 dan peningkatan borrower tercatat sebesar 25,25% (yoy) yaitu dari 1.454.879 akun menjadi 1.822.176 akun.

Perkembangan Sektor Pasar Modal

Kuartal 1 2024 Jumlah Investor di Provinsi Lampung sebanyak 302.663 investor atau 2,41% dari total SID nasional yang mencapai 12.566.488 SID. Jumlah investor pasar modal meningkat yang ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 15,88% yoy atau meningkat sebanyak 41.486 SID.

Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 97.907 SID atau 32,34% dari total investor di Lampung.

Pada kuartal 1 2024 perkembangan transaksi saham di Provinsi Lampung Lampung secara yoy menunjukkan peningkatan. Rata rata transaksi saham sebanyak Rp 1.158 miliar dari periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024.

Peningkatan jumlah transaksi mencerminkan keyakinan investor yang masih cukup terjaga meski dihadapkan dengan berbagai tantangan serta situasi ekonomi global dan domestik.

Tercatat transaksi saham dilakukan oleh investor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan transaksi terbesar berasal dari investor di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara transaksi dalam jumlah kecil dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.

Securities Crowdfunding

Posisi 31 Desember 2023, sudah terdapat 3 platform penyelenggara SCF dan 12 penerbit SCF di Provinsi Lampung dengan total dana terhimpun sebanyak Rp 5,42 miliar dari 534 pemodal.

Dimana 83,3% dari total seluruh penerbit SCF di Provinsi Lampung mayoritas berasal dari industri agriculture. Dana terhimpun terbesar berasal dari industri shopping and retail yakni sebesar Rp 2,5 miliar atau 46% dari total dana terhimpun

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK)

Selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 313 layanan konsumen. Adapun rincian jumlah layanan konsumen selama kuartal 1 2024 dapat diklasifikasikan menjadi 104 layanan pengaduan, 180 layanan pertanyaan dan 29 layanan informasi.

Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama kuartal 1 2024 OJK Provinsi Lampung telah menyelesaikan layanan SLIK sebanyak 1.380 permohonan, yang dilakukan secara online melalui aplikasi iDebKU maupun walk-in (datang langsung ke kantor OJK).

Secara keseluruhan terdapat 835 layanan SLIK secara Walk-In dan 547 layanan SLIK via online yang telah diberikan Kantor OJK Provinsi Lampung.

Dalam hal pelaksanaan edukasi, selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 20 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 1.885 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar/santri, tenaga pengajar dan masyarakat umum.

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti)

Telah dilakukan rapat koordinasi antar anggota Satgas Pasti di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024.

Selama tahun 2024, Satgas PASTI telah melakukan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polres Kabupaten Pesawaran, Polres Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat. Sampai dengan kuartal I 2024, belum terdapat kegiatan penanganan entitas oleh satgas pasti.

Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD atau telah terbentuk seluruhnya diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan.

Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Progress program TPAKD Provinsi Lampung tahun 2023 triwulan IV sebagai berikut:

Kartu Petani Berjaya

Total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai kuartal 1-2024 sebesar Rp 2,59 triliun dengan jumlah debitur 63.325.

Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 837.702 pengguna. Realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 46.119 Ha dengan jumlah polis terbit sebanyak 74.558 petani dengan jumlah pendapatan premi sebesar Rp 4,46 miliar.

Desa Inklusi Keuangan

Saat ini, sudah terdapat 16 desa inklusi keuangan (di 4 kabupaten atau 31,25% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2022.

Tercatat 2.601 desa dari 2.654 desa yang sudah terdapat agen laku pandai, per maret 2024, terdapat 50.229 agen laku pandai dengan jumlah nasabah 818.381 dengan total outstanding sebesar Rp 57,3 miliar.

Tercatat 227 desa terdapat Agen BUMDES yang telah terintegrasi dengan E-SAMSAT serta 828 desa yang sudah memiliki agen bumdes. Kemudian, Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp 1,01 miliar per bulan.

Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pencapaian penyaluran KUR pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 8,45 triliun atau 74,35% dari kuota yang diberikan pemerintah dikarenakan kendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR (agar tepat sasaran) dan penerbitan petunjuk teknis.

Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang tercapai 106,11%. Pada tahun 2024 kuota KUR yang diberikan pemerintah untuk 10 bank penyalur yang berada di Provinsi Lampung sebesar Rp 11,18 triliun. (rilis OJK Lampung)

Bagaimana Menurut Anda