PADANGSIDIMPUAN, BERITAANDA – Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, memberikan atensi terhadap permasalahan tunjangan profesi guru (TPG) untuk triwulan keempat tahun 2024 yang masih belum dibayarkan oleh pemerintah kota (pemkot).
“Sudah menjadi komitmen saya untuk membersamai semua lini masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk masalah TPG ini,” tegas Sri Fitrah saat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (20/3/2024).
Menurutnya, permasalahan yang dialami para tenaga pendidik ini sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dirinya. Ketua DPRD Padangsidimpuan juga menyayangkan ketidakhadirannya saat kedatangan para guru ke dewan pada hari ini.
“Informasi yang saya terima, seharusnya jadwal audiensi DPRD dengan para guru itu besok. Tetapi mereka keburu hadir hari ini, mungkin ada miskomunikasi dengan sekretariat,” jelas politisi muda dari Partai Golongan Karya itu.
Sebelumnya, lanjut Sri Fitrah, persoalan TPG ini sudah pernah ia komunikasikan langsung kepada Wali Kota Padangsidimpuan dan mendapatkan janji bahwa hutang-hutang akan dituntaskan di tahun 2024.
“Ke depan, langkah yang akan diambil adalah rapat kecil dengan Dinas Pendidikan yang sudah dijadwalkan besok. Walaupun prosesnya akan lambat, saya tetap memperjuangkan semua hak-hak yang belum dibayarkan pemkot kepada para guru, ASN maupun honorer,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari guru TK, SD, dan SMP, mendatangi kantor DPRD Padangsidimpuan.
Kedatangan ratusan guru ke gedung wakil rakyat tersebut bertujuan untuk mengadukan nasib mereka terkait TPG triwulan 4 tahun anggaran 2024 yang belum dibayarkan oleh Pemkot Padangsidimpuan.
“Disini kami para guru hadir untuk mengadu terkait janji-janji yang selama ini kami dapatkan. Kami sangat mengharapkan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru,” ujar Alihot Suhaimi Harahap, salah satu guru.
Kepada wartawan, ia menyebut bahwa pada Desember 2024 lalu, para guru di Padangsidimpuan sudah merasa cemas karena hingga akhir tahun belum ada tanda-tanda realisasi TPG yang seharusnya mereka terima secara sah.
Rasa cemas yang dirasakan para guru sempat terobati berkat adanya janji bahwa TPG yang tertunda itu akan direalisasikan pada Februari 2025. Janji tersebut pun mereka nantikan, tetapi hingga Maret 2025 belum ada kejelasan.
“Kami tunggu sampai bulan Februari, tetapi tidak ada. Kemudian ada janji lagi di bulan Maret 2025, bahkan ada lagi kabar janji pada bulan September 2025. Kami disini sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji itu,” ungkap Alihot saat audiensi dengan Komisi III DPRD Padangsidimpuan.
Ia menambahkan, mereka mengetahui melalui website Kementerian Keuangan, bahwa realisasi dana transfer pusat ke daerah atas tunjangan profesi guru sudah direalisasikan sebesar Rp 44,08 miliar. [Anwar]
