Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan NJOP

0

GUNUNGSITOLI-SUMUT, BERITAANDA – Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa meminta pemerintah agar segera mengevaluasi kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dinilai meresahkan masyarakat, akibat kenaikan yang sangat signifikan dan sangat jauh lebih tinggi dari harga pasar.

“Ada banyak keluhan warga, salah satu kasus di Desa Sisobahili Tabaloho. Harga tanah di pasaran 100/meter, tetapi nilai NJOP mencapai 450 ribu. Ada orang mau membeli tanah seluas 1000 meter  dengan harga Rp100 juta, pemilik tanah harus membayar pajak hampir Rp30 juta, ini namanya memeras  masyarakat,” ungkapnya Herman Jaya Harefa via WhatsApp, Rabu (14/11/2018).

Herman menuturkan bawah pada tahun ini (2018) pemerintah sudah menganggarkan biaya konsultan sebesar Rp700 juta untuk pemetaan, guna memperhitungkan kenaikan NJOP secara proposional. Tapi hasilnya justru mencekik rakyat.

“Kita tidak tahu konsultan yang bekerja untuk memetakan itu berasal darimana, sampai hasilnya jadi abal-abal begini. Semoga ini hanya karena kesalahan teknis, bukan disebabkan oleh konsultan yang berasal dari lembaga yang diragukan kemampuan sumber saya manusianya,” jelas dia.

Sehingga, menurut Herman lagi, kalau masalah kenaikan NJOP ini telah menghambat proses jual beli tanah, pengurusan sertifikat tanah oleh warga yang berimbas pada percepatan ekonomi masyarakat.

“Kasus lain adalah, pemerintah kabarnya tidak bisa membebaskan tanah untuk penambahan lahan pembangunan Pasar Nou, karena warga tidak mau menjual dibawah harga NJOP. Pemetaan kenaikan NJOP ini sangat tidak profesional, tidak dilakukan dengan matang dan sifatnya terburu-buru,” ucapnya. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda