SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – wilayah tiga kecamatan yakni Belitang Hilir, Belitang Hulu dan Belitang dalam wilayah Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat secara geografis dipisahkan oleh Sungai Kapuas.
Saat ini, untuk akses berpergian ke tiga kecamatan tersebut telah tersedia kapal fery untuk angkutan kendaraan dan barang.
Meski terhitung lancar, namun untuk percepatan pemerataan pembangunan di tiga kecamatan itu dirasa masih kurang efektif. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis tersebut.
Melihat kondisi ini, anggota DPRD Kabupaten Sekadau dalam pekan ini membicarakan mengenai potensi untuk dibangunnya jembatan Sungai Kapuas, dari Sungai Asam ke Sungai Ayak Belitang Hilir. Tak ganggung-tanggung, pembicaraan sejumlah anggota DPRD Sekadau terkait potensi tersebut disampaikan kepada anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Barat di Senayan Jakarta.
“Potensi untuk dibangunnya jembatan Kapuas itu kita bicarakan dengan para perwakilan Kalbar di DPR RI. Selain mengenai pembangunan lainnya di Kalbar atau Sekadau,” ungkap anggota DPRD Sekadau, Yodi Setiawan, kepada BERITAANDA, Jumat (11/10/2019).
Lanjut dia, sejumlah anggota dewan dari Sekadau yang berkunjung ke Senayan diterima Lazarus dan Krisantus, 2 anggota DPR RI dari Partai PDIP asal Kalbar.
Menurut Yodi, usulan perencanaan jembatan Kapuas yang disampaikan mereka mendapat tanggapan positif dari kedua wakil rakyat Kalbar itu. Bahkan menyarankan agar Bupati dan Ketua DPRD Sekadau berkonsultasi ke Dirjen Jembatan Kementerian PUPR.
“Selain jalur Kementerian, akan kita coba usulkan dijalur politik untuk memperkuat,” tambah Yodi.
Dengan telah dibicarakannya keinginan masyarakat melalui wakil rakyat, Yodi berharap usulan tersebut kedepan mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Untuk pembangunan jembatan berskala besar sebagai akses masyarakat yang terbelah oleh Sungai Kapuas, menurut Yodi, tentunya dibutuhkan dana yang besar.
“Tidak akan mampu jika hanya berharap atau menggunakan APBD. Kita berharap banyak dengan APBN dalam hal ini,” sambung Yodi.
Sedangkan tugas di DPRD bersama pemerintah daerah, kata Yodi, adalah menyiapkan data-data pendukung seperti studi kelayakan dan pembebasan lahan.
“Kami di DPRDÂ dan pemerintah daerah akan bekerjasama untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan,” tutup politisi Gerindra Sekadau itu. (Arni)
