BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Menjelang libur Natal 2024 dan perayaan Tahun Baru 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasarannya.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID guna memastikan seluruh kegiatan pengendalian harga berjalan secara sinergis.
“Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), prioritas kita adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, serta kelancaran distribusi dan mobilisasi. TPID akan terus siaga dan bersinergi untuk menjaga risiko-risiko inflasi,” ujar Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya pada kegiatan HLM TPID di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Kamis (12/12/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), walikota, dan bupati di Provinsi Lampung. Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung turut mengajak TPID untuk memperkuat sinergi dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.
Bank Indonesia Provinsi Lampung mengapresiasi sinergi TPID se-Provinsi Lampung selama tahun 2024, yang dinilai sangat baik. Inflasi di Provinsi Lampung pada November 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan 3,47% (yoy) pada Desember 2023. Harga pangan seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah juga terkendali, berkat sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh TPID.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa produksi pangan dan pemerataan distribusi menjadi prioritas utama menjelang libur Nataru.
“Kesiagaan dan sinergi antar instansi perlu diperkuat pada momen-momen dengan permintaan tinggi ini. BI Lampung memperkirakan inflasi di Provinsi Lampung untuk tahun 2024–2025 tetap terjaga pada kisaran 2,5±1%, didukung oleh upaya pengendalian jangka pendek dan jangka panjang,” ungkapnya.
Dalam jangka pendek, BI Lampung mengajak seluruh anggota TPID se-Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis seperti bawang merah, aneka cabai, dan beras. Untuk stabilitas harga jangka panjang, TPID diharapkan dapat mengedepankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Strategi ini diwujudkan melalui digitalisasi data kewaspadaan inflasi pangan (early warning system), perluasan kerjasama antar daerah (KAD), pembentukan toko pengendalian inflasi, serta modernisasi teknologi dan digitalisasi di sektor pertanian.
Sebagai hasil dari HLM TPID, Pj. Gubernur Lampung memberikan tujuh arahan pengendalian inflasi selama momen Nataru:
- Intensifkan operasi pasar murah untuk meminimalkan gejolak harga.
- Lakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis bersama aparat penegak hukum dan Satuan Tugas Pangan, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
- Perkuat ketersediaan pasokan pangan melalui serapan produksi domestik dan perdagangan antar daerah.
- Jaga kelancaran distribusi dan armada transportasi untuk semua moda transportasi, serta siapkan skenario untuk menghindari kemacetan.
- Pastikan infrastruktur jalan siap digunakan.
- Lakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
- Pastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan, termasuk para pekerja yang berperan penting dalam distribusi bahan pangan.
HLM TPID merupakan forum untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, dengan output berupa arahan dari kepala daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran kepala daerah di Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, kepala OPD, instansi vertikal, serta pelaku usaha strategis seperti jasa penyedia transportasi dan Pertamina.(Siaran Pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Deputi Kepala Perwakilan Achmad P. Subarkah/Deputi Direktur)
