Inilah Syarat Pengajuan Bagi yang Ingin Menjadi Caleg 2019

0

GUNUNGSITOLI- SUMUT, BERITAANDA – Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa kembali mengingatkan kepada bakal calon legislatif (bacaleg) yang ingin maju menjadi caleg, kami telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Gunungsitoli dibuka sejak tanggal 4 Juli sampai 14 Juli 2018 lalu.

“KPU Kota Gunungsitoli telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Gunungsitoli selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 4 Juli 2018 yang kita laksanakan di tempat aula kantor KPU Kota Gunungsitoli, Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli. Hari pertama sampai hari ke-13 dilakukan pada pukul 08.00 Wib sampai 16.00 Wib, dan hari terakhir kita buka sampai pukul 24.00 Wib,” jelasnya dia.

Ketentuan pengajuan bacaleg, Sokhiatulo Harefa menjelaskan, harus diajukan oleh partai politik. Lalu  pengajuan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan dan parpol wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem lnformasi Pencalonan (SILON).

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa syarat pengajuan bacaleg diajukan oleh pimpinan partai politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap dapil, disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil dan disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

Sedangkan untuk syarat bacaleg adalah warga negara Indonesia, dan harus memenuhi persyaratan yakni telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan OCT, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, bacaleg berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas sederajat, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dan terdaftar sebagai pemilih.

“Bagi bacaleg yang masih menjabat sebagai kepala daerah, kepala desa, penyelenggara dan pengawas pemilu serta menjadi perangkat desa yang mencakup unsur stat yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan seperti ASN, TNI, Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri.

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Kemudian, bacaleg harus menjadi anggota partai politik, dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik, dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil dan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

“Dokumen pengajuan bacaleg mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem lnformasi Pencalonan (SILON), seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama partai politik dan dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.

“Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf I diperoleh dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh dilaman www.kpu.go.id,” pungkas dia. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda