SINTANG-KALBAR, BERITAANDA – Guna menyusun program kerja tahun 2020 yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, selain melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai dari desa dan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sintang juga menggelar konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari banyak pihak terhadap rencana kerja tahun anggaran 2020.
Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Sintang pada Jumat (1/3/2019), melaksanakan konsultasi publik terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 di Pendopo Bupati Sintang.
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus menyampaikan konsultasi publik ini wajib dilaksanakan oleh Pemkab Sintang.
“Ini bagian dari upaya Pemkab Sintang menyerap aspirasi masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) silahkan catat usulan masyarakat dan dimasukkan ke dalam program kerja. Pada 11-18 Maret 2019 akan ada forum OPD dan camat. Ini wadah komunikasi camat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada seluruh OPD berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang baru saja selesai dilaksanakan. Hasil forum OPD ini akan dibawa pada pelaksanaan musrenbang tingkat Kabupaten Sintang pada 21 Maret 2019,” terang Kartiyus.
APBD Kabupaten Sintang untuk 2020 masih sama, yakni Rp1,9 triliun. Namun kalau ditambah dengan anggaran perubahan akan menjadi sekitar Rp2 triliun.
“Kita juga sudah siapkan anggaran untuk Pilkada Sintang, karena memang harus dibiayai APBD sekitar Rp50 miliar,” jelas dia.
Bupati Sintang dr H Jarot Winarno menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bukti bahwa kita mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum kita sahkan.
“Tahun 2020 kita sebut sebagai tahun pengembangan. Beberapa isu yang kita perhatikan tahun 2020 adalah isu produktivitas pertanian, produktivitas pelaku bisnis, produktivitas sektor jasa dan produktivitas ASN. Ada juga isu lingkungan, penurunan angka kemiskinan, sawah dan daerah kumuh, isu pelayanan publik,” terang dia.
Ombudsman Kalbar pada 2018 menilai Sintang masih merah dengan nilai 42. Yang bagus hanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja.
“Ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam akan kita geser ke ekonomi kreatif. Reformasi birokrasi tetap kita lanjutkan. Kita juga berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan,” terang Bupati Sintang.
Bupati Sintang juga menyampaikan informasi bahwa untuk mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Sungai Kelik, pemerintah pusat akan membangun puskesmas megah di Desa Jasa, jalan ke Sungai Kelik juga akan dibangun, PLN juga akan menyambung kabel dari Senaning ke Sungai Kelik, sinyal telekomunikasi juga baru 3G hanya untuk SMS saja akan ditingkatkan ke 4G. Jembatan Ketungau 2 tahun ini harus selesai, karena dana sudah siap, rangka baja juga siap.
“Jembatan Sungai Sekapat juga akan mulai dibangun. Jembatan di Seputau Tiga juga akan kita bangun tuntas. Arah kebijakan RKPD 2020 adalah memperkuat sinergi antara kabupaten-kecamatan-desa, efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan sehingga program/kegiatan menjadi tuntas,” terang dia.
Edy Sunaryo dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang menyarankan agar pengembangan ekonomi kerakyatan harus dikembangkan, misalnya pengembangan sapi ternak. Karena kebutuhan daging sapi di Sintang masih impor dari daerah lain.
“Saya usulkan di Sintang ada pasar hewan untuk menggairahkan para peternak di Sintang. Untuk mengukur daya beli dan daya jual masyarakat. Sintang juga belum punya produk unggulan untuk oleh-oleh para pengunjung daerah. Mohon ada motivasi masyarakat agar mau memproduksi oleh-oleh selain kue semprong,” saran Edy Sunaryo.
Zaitun, aktivis disabilitas ini mengingatkan agar Pemkab Sintang memperhatikan kaum disabilitas.
“Mohon kepada pemerintah desa agar ada alokasi ADD untuk usaha kaum disabilitas, sehingga mereka juga bisa memiliki pendapatan dan usaha. Belum ada sekretariat dan bantuan dana untuk para pengurus disabilitas di Kabupaten Sintang,” saran Zaitun.
Ustadz Edy Toni dari Kopas KOPAS (Koalisi Organisasi Peduli Anak Sintang) menyampaikan ungkapan terima kasih sudah akan menata Taman Bungur dan Taman Entuyut.
“Namun harus memperhatikan indikator layak anak. Kami juga minta penguatan sosialisasi pentingnya ASI eksklusif, maksimalkan juga tengah kesehatan yang merata. Mulai perhatikan rute aman sekolah dan sekolah ramah anak,” saran Ustad Edy Toni.
Bupati Sintang dr H Jarot Winarno menjawab keluhan kekurangan stok daging sapi.
“Kalau program satu hektare kebun sawit bisa ditumpangi dua ekor sapi bali bisa kita laksanakan. Sebenarnya Sintang bisa surplus daging sapi, karena Sintang memiliki 160.000 hektare kebun sawit, kalau bisa ditumpangi sapi bali 2 ekor per hektare, maka hasilnya luar biasa,” pungkas bupati. (Arni)
