GUNUNGSITOLI-SUMUT,BERITAANDA – Pemerintah Kota Gunungsitoli harus segera melakukan koordinasi kepada pihak Pertamina, terkait dengan kekurangan tabung gas yang dibagikan kepada masyarakat setempat.
“Berdasarkan data pusat, jumlah keluarga di Kota Gunungsitoli sebanyak 33.070 orang, sementara tabung gas yang diterima hanya 27.340. Itu artinya ada sebanyak 5.730 keluarga belum mendapatkan tabung gas tersebut,” ungkap Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa via WhatsApp, Rabu (20/2/2019).
Lanjut dia, memang kalau anggota dewan serta walikota dengan jajarannya tidak kebagian kompor gas tidak ada persoalan, karena mampu membeli sendiri. Bahkan 1.000 tabung gas mampu dibeli.
“Namun yang jadi permasalahannya, yang tidak kebagian itu adalah rakyat miskin. Rakyat yang sakit dan susah dengan uang ukuran harga satu tabung gas yang Rp180 ribu, sangat memberatkan mereka,” tegas dia.
Menurutnya, pemerintah harus peka dengan keadaan ini. Rp180 ribu itu adalah uang yang nilainya besar bagi ukuran tukang becak, tenaga buruh, para petani di tengah lesunya ekonomi saat sekarang ini. Apalagi dharga karet yang sedang turun. Tentunya ini menjadi PR yang harus diselesaikan.
“Pemerintah harus tegas kepada para kepala desa yang tidak memiliki hati untuk mendata warga dengan baik, yang membawa kepahitan-kepahitan hatinya dengan tidak melayani warga dalam memperoleh kompor gas hanya karena pada waktu pilkada dirinya tidak dipilih. Sebab, perbedaan politik di desa berimbas kepada masalah tabung gas,” kata dia.
Katanya lagi, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Jumlah penerima tabung gas harus dievaluasi, harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat diseluruh desa, harus dikoreksi di seluruh Kota Gunungsitoli.
“Persoalan tabung gas ini harus ditangani dengan serius, sungguh-sungguh. Rakyat butuh bukti, bukan retorika. Rakyat tidak butuh air mancur di tugu gempa untuk memasak, mereka juga tidak butuh isu pembongkaran dengan alasan kebersihan kota pada waktu kebutuhan dasar mereka tidak terlayani,” tegas dia.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Gunungsitoli harus melihat aspek ekonomi, melakukan evaluasi secara menyeluruh dari seluruh persoalan rakyat, tak terkecuali masalah NJOP yang mencekik warga Kecamatan Gunungsitoli akibat dari kenaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan tidak didasarkan pada profesionalisme perhitungan.
“Yang dinaikan hanya dengan modal nafsu untuk memperoleh PAD dan semangat yang emosional. Persoalan ini harus dievaluasi di tengah-tengah fokusnya pemerintah kepada estetika dan kebersihan. Jangan sampai ada anggapan jika pembangunan tugu duren, tugu gempa dan patung Yesus hanya untuk membungkus segala kelemahan pemerintah kota ini, apalagi dengan rencana pembangunan patung Yesus yang kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Yang tidak jelas sampai sekarang rimbanya, entah di tanah berantah dimana lagi mau dibangun, karena lokasi Soaro Wira statusnya wilayah hutan lindung,” terang dia.
“Jangan justru di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan sulit juga dengan kompor gas, malah ada oknum-oknum pejabat dan PNS sibuk menjadikan rumahnya sebagai sorum mobil, menjanjikan proyek dimana-mana kepada orang untuk kepentingan politik keluarga menjelang pemilu legislatif. Pemerintah harus kembali kepada fitrahnya, kepada fungsi yang sebenarnya. Jika tidak, Kota Gunungsitoli hanya akan dilihat dengan hiasan-hiasan dan dandanan yang kelihatan cantik tapi busuk dan berulat di dalamnya,” pungkas dia. (Ganda)
