BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Harga LPG 3 kilogram mengalami kenaikan, yang berpotensi membebani masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor informal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Yusnadi, menyampaikan keprihatinannya dan meminta pemerintah daerah bersikap transparan.
“Kami meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan kenaikan harga LPG 3 kg. Apakah ini disebabkan oleh lonjakan harga gas internasional, evaluasi efektivitas subsidi, atau pertimbangan fiskal lainnya? Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik kebijakan ini,” ujar Yusnadi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (16/1/2025).
Ia juga menekankan bahwa kenaikan ini bukan sekadar masalah harga, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi rakyat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Lampung siap memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah.
“Kami akan memastikan suara rakyat terdengar dan kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.
Langkah Konkret Meringankan Beban Masyarakat
Untuk mengurangi dampak kenaikan harga LPG 3 kg, Yusnadi mengusulkan beberapa langkah strategis, di antaranya:
- Subsidi Tepat Sasaran
Subsidi LPG 3 kg harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pemerintah disarankan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih akurat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. - Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Jika kenaikan harga tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan kompensasi berupa BLT kepada masyarakat miskin guna mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan. - Program Konversi ke Energi Alternatif
Pemerintah perlu mempercepat program konversi ke energi alternatif, seperti kompor listrik bersubsidi, yang lebih efisien dan ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang. - Dialog dan Mediasi
DPRD akan memfasilitasi dialog antara pemerintah, distributor, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan dapat diterima semua pihak. - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi
Pembentukan tim pemantauan diperlukan guna memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar dan mencegah spekulasi harga di tingkat distributor. - Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat program peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, insentif usaha mikro, dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Kenaikan harga bukan hanya soal mitigasi dampaknya, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutup Yusnadi.
Dengan langkah-langkah ini, ia berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat kecil serta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (katharina)
