TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapanuli Selatan menggelar acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Natama Hotel Padangsidimpuan, Sabtu (19/4/2025).
Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Syahrul M. Pasaribu, Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap, Sekretaris Solihuddin Harahap, Bendahara Aswin Rangkuti, serta unsur pengurus dan anggota lainnya.
Selain sebagai ajang bermaaf-maafan dalam suasana Idul Fitri, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan penguatan silaturahmi antara pengurus dan anggota PPASN Tapsel.
Dalam sesi dialog, berbagai persoalan yang terjadi dilingkungan Pemkab Tapsel mencuat. Berbagai saran, solusi konstruktif, serta harapan terhadap kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga juga mengemuka.
“Hari ini kita menyadari betapa sempitnya ruang fiskal daerah akibat struktur APBD Tapsel tahun 2025 yang tidak ideal. Hampir 75 persen dari Rp 1,5 triliun anggaran belanja daerah tersedot untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa,” jelas Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap.
Disisi lain pada tahun 2025 ini, belanja modal atau anggaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat jumlahnya jauh menyusut, hanya tinggal 5,8 persen atau sekitar Rp 89 miliar. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp 250 hingga Rp 300 miliar.
Sebagai pembanding, pada masa kepemimpinan Bupati Syahrul Pasaribu, belanja modal mencapai 28,16 persen atau lebih dari Rp 420 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2019.
“Padahal diawal kepemimpinan Syahrul tahun 2010, Tapsel mengalami defisit anggaran lebih dari Rp 90 miliar, sementara APBD saat itu hanya sekitar Rp 520 miliar,” ujar Marasaud yang pernah menjabat sebagai Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan Tapsel.
Sebagai mantan ASN yang telah puluhan tahun mengabdi di Pemkab Tapsel, seluruh pengurus dan anggota PPASN menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi daerah tempat mereka pernah mengabdi. Oleh karena itu, para pensiunan ASN Tapsel siap turun gunung memberikan pemikiran dan kontribusi nyata guna membantu Bupati Tapsel menghadapi situasi yang sedang dihadapi.
“Kami yakin, Pak Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin memiliki strategi yang signifikan untuk menghadapi persoalan ini. Namun demikian, kami para pensiunan tetap siap membantu demi terwujudnya Tapsel yang kembali bangkit,” jelasnya.
Menutup sambutannya, mewakili pengurus PPASN, mantan Asisten 3 Pemkab Tapsel ini menyampaikan permohonan maaf lahir batin dan mengajak semua untuk terus mempererat silaturahmi, sinergi, serta kontribusi untuk kemajuan Tapsel ke depan.
Mewakili anggota PPASN, mantan Kadis Perkebunan Hamdan Nasution turut menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Ia merasa sangat bersyukur, di usianya yang menginjak 70 tahun, masih bisa berkumpul dengan rekan-rekan sejawat saat aktif di Pemkab Tapsel.
Hamdan meyakini Bupati Gus Irawan mampu bekerja keras dalam mengatasi berbagai persoalan warisan kepemimpinan sebelumnya di Tapsel. Terutama dalam hal mengatasi minimnya belanja modal yang disebabkan oleh membengkaknya penerimaan P3K pada tahun 2021 sampai 2024, termasuk CPNS yang jumlahnya lebih dari 3.700 orang.
Akibatnya, belanja pegawai membengkak hingga Rp 739 miliar atau hampir 50 persen dari total belanja daerah. Ditambah lagi belanja barang dan jasa sekitar 25 persen, termasuk gaji THL dan perjalanan dinas.
Halal bihalal PPASN Tapsel juga dirangkai dengan sesi dialog yang mengangkat berbagai permasalahan dalam birokrasi Pemkab Tapsel. Meski merupakan ‘warisan’ kepemimpinan sebelumnya, namun permasalahan tersebut menjadi beban besar bagi kepemimpinan Bupati Gus Irawan.
Salah satu isu utama ialah nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang diangkat antara tahun 2022 hingga 2024 dan kini telah diberhentikan atau dirumahkan. Padahal untuk mendapatkan status tersebut, mereka membayar hingga Rp 40 juta per orang.
“Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sebelumnya dengan alasan undang-undang dan peraturan. Kini mereka hanya berharap agar uang Rp 40 juta yang mereka setor dikembalikan,” ujar anggota PPASN yang merupakan mantan kepala sekolah.
Ia menambahkan, keponakannya sempat diterima sebagai THL di RSUD Pintu Padang pada 2023 namun diberhentikan Februari 2025. Hal serupa juga disampaikan oleh seorang pensiunan guru dari Kecamatan Batang Angkola, yang menyebutkan bahwa putrinya juga mengalami pemberhentian. Masalah lain yang mencuat adalah keresahan tenaga kesehatan dan pendidik terkait rencana pendistribusian pegawai demi pemerataan pelayanan pemerintah.
“Tenaga kesehatan dan pendidikan khawatir bila ditempatkan di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka,” kata Mawarni, mantan Kabid di Dinas Dalduk dan KB sekaligus mantan Kabid di Dinas Kesehatan Pemkab Tapsel.
Ada pula pertanyaan apakah pegawai honorer yang telah dirumahkan masih memiliki peluang untuk dipekerjakan kembali, mengingat penghasilan dari pekerjaan tersebut selama ini menjadi satu-satunya sumber nafkah.
Dari sisi kiri ruangan, seorang pria berkopiah lobe mengajukan pertanyaan. “Dengan belanja modal hanya 5,80 persen atau sekitar Rp 89 miliar dari total belanja daerah, apakah masyarakat di 15 kecamatan Tapsel akan terpuaskan?. Mohon penjelasan pimpinan,” katanya.
Menutup sesi, mantan Kadis Pertanian Untung Suwandi yang juga mantan pengurus Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia (YADPI) menyampaikan kondisi Universitas Graha Nusantara (UGN) milik Pemkab Tapsel.
“Tiga tahun terakhir, UGN mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Kabar terbaru dari seorang pengurus yayasan, bulan ini saja mereka belum tentu bisa membayar gaji,” ungkap Untung.
Pembina PPASN Tapsel, Syahrul M. Pasaribu, mengaku bersyukur dan berterima kasih karena para pensiunan yang dulu merupakan bawahannya selama dua periode masa kepemimpinannya, masih solid dan kompak memberikan saran untuk pembangunan daerah.
“Mohon pertahankan kekompakan ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebagai mantan abdi negara, mari kita dukung pemimpin saat ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” pintanya.
Terkait persoalan yang muncul di tubuh Pemkab Tapsel, Syahrul mengakui memang sangat mempengaruhi kinerja kepemimpinan saat ini. Namun ia menilai kontribusi PPASN bisa sangat membantu dalam mencari solusi.
Berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati dua periode, yang juga sempat menghadapi kondisi ruang fiskal sempit bahkan defisit Rp 90 miliar di awal 2010 dengan APBD hanya Rp 570 miliar, Syahrul meyakini badai keuangan yang dihadapi Pemkab Tapsel saat ini akan berlalu. Menurutnya, kondisi ini dapat diatasi secara bertahap dengan kekompakan semua elemen masyarakat dan pemerintah.
Dari dialog PPASN, muncul berbagai saran kepada pimpinan daerah untuk menambah sumber pendapatan. Antara lain Bupati dan Wakil Bupati Tapsel harus lebih aktif memberdayakan seluruh potensi yang ada, termasuk memperkuat jaringan hingga ke tingkat provinsi dan pusat, dengan dukungan dari semua elemen masyarakat.
Peserta dialog juga berharap Bupati Tapsel melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, terutama disektor belanja barang dan jasa. Hasil efisiensi ini dapat dialihkan untuk meningkatkan belanja modal atau pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Terkait pemberhentian pegawai THL dan TKS oleh Bupati sebelumnya, Syahrul menegaskan bahwa itu merupakan perintah undang-undang.
Terkait pungutan hingga Rp 40 juta per orang, Syahrul menyampaikan keprihatinannya.
“Ini berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023. Bahkan larangan pengangkatan tenaga honorer atau sebutan lainnya sudah diberlakukan sejak 2019. Di tahun 2022, pemerintah pusat kembali menegaskan larangan tersebut,” jelasnya.
Soal pendistribusian pegawai dalam rangka pemerataan pelayanan pemerintah di kecamatan, menurut Syahrul, hal tersebut adalah wajar. Tujuannya untuk pemerataan pelayanan publik dan menghindari penumpukan pegawai di satu wilayah.
“Distribusi pegawai, baik ASN maupun P3K, merupakan bagian dari efisiensi dan efektivitas birokrasi. Ini juga untuk memenuhi rasa keadilan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Tapsel,” terang Syahrul Pasaribu.
Turut hadir dalam halal bihalal PPASN ini para mantan asisten, mantan kadis, mantan kaban, mantan kabag, camat, para pensiunan kepala sekolah dan lainnya. [Anwar]
