BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo.
Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Bandar Lampung, Kamis (6/3/2025).
Sertijab tersebut disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Masmudi atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung. Ia juga mengucapkan selamat bertugas kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini mengemban amanah baru.
“Saya berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Lebih lanjut Gubernur Mirza menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan Lampung harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, termasuk penguatan ideologi Pancasila, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi,” ungkapnya.
Dalam implementasinya, Gubernur memaparkan tiga misi utama dalam visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030:
- Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
- Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut.
“Pada tahun 2025 ini, kami berharap dapat kembali meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Diakhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak BPK Perwakilan Lampung untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya rekomendasi konstruktif dari BPK untuk membantu meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. (Katharina)
