Ganti Rugi PT PGE Berlarut-larut, Warga Demo ke Pemkab Lebong

0

LEBONG-BENGKULU, BERITAANDA – Bertempat di kantor Pemkab Lebong, Jalan Raya Tubei-Arga Makmur, Kecamatan Pelabai, berlangsung aksi demonstrasi oleh sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli serta Tenaga Kerja Lokal yang bekerja di PT PGE dan Subkont PT PGE Hululais Lebong.

Aksi tersebut dipimpin oleh Wilyan Bachtiar, Jumat (26/5/2017).

Dalam orasinya, Wilyan menyampaikan bahwa proses ganti rugi PT PGE terhadap warga terdampak sampai saat ini masih berlarut-larut dan tidak ada tanda-tanda kepedulian dari pihak Pemkab Lebong.

“Berlarut-larutnya proses penyelesaian ganti rugi ini menyebabkan warga terdampak menderita, terdzalimi, dan banyak anak-anak mereka yang putus sekolah,” ungkap Wilyan.

Apabila tuntutan hari ini tidak juga ditindaklanjuti, warga akan terus melakukan pemblokiran jalan masuk PT PGE.

“Pada Rabu dan Kamis pekan lalu, sudah disepakati proposal bantuan dari PT PGE kepada warga terdampak sebesar 50% dari jumlah yang diajukan. Namun, sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pemkab untuk menyalurkan dana tersebut,” imbuh Wilyan.

Bagaimana pemda mau salurkan bantuan, sedangkan data yang dimiliki adalah data fiktif. Duitnya mau sedangkan datanya tidak ada.

“Untuk itu kami menuntut agar segera dilakukan validas data. Pemda harus akuratkan data untuk mempercepat proses penyelesaian ganti rugi,” sambung Wilyan.

Ditambahkannya, sampai pekan ketiga Mei 2017, sebanyak 300 pekerja diberhentikan akibat tidak adanya kepedulian dari pemkab.

“Pemblokiran yang dilakukan berdampak pada diberhentikannya pekerja,” jelas Wilyan.

Pihak Polres seakan-akan tidak peduli terhadap pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat selama 3 minggu tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan, tindakan warga ini telah melanggar undang-undang.

“Ada pembiaran dari Polres terhadap tindakan penutupan jalan yang dilakukan oleh warga,” tegas Wilyan.

Kejadian ini nantinya akan menimbulkan kebencian serta dampak sosial yang buruk. Pada akhirnya akan memicu tindakan-tindakan anarkis.

“Bila pemkab dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada upaya penyelesaian, maka kami meminta pemda tidak usah terlibat dalam proses ini,” ungkap Wilyan.

Selanjutnya, 300 pekerja lokal akan membuka paksa pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga. Apabila hal tersebut sampai terjadi, tentu konflik warga dan pekerja ini tidak dapat dielakkan.

“Pemda selama ini memang tidak becus mengurus masyarakatnya. Padahal permintaan kami sederhana, yakni warga mendapat bantuan dari PT PGE yang merupakan hak mereka dan para pekerja dapat kembali bekerja sebagaimana biasanya,” jelas Wilyan.

Ditambahkannya, bila tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan ambil tindakan. Pada hari Sabtu dan Ahad lahan warga akan kami ukur. Warga akan menyelesaikan sendiri masalah ini tanpa bantuan pemkab. (Andi)

Bagaimana Menurut Anda