Eka Budiarta Minta Pemerintah Pusat Tidak Ikut Campur Tangan Terkait RZWP3K

0

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Gedung I BPPT lantai 8 Jakarta Pusat, beberapa hari yang lalu.

Hadir dalam rakor tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosiyan, Bupati Beltim Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, Kadin Perikanan Sarjono, serta perwakilan dari PT. Timah.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono menuturkan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya sudah memiliki izin penambangan timah, sehingga harus berpikir berkali-kali untuk dijadikan tempat pariwisata.

“Memang Bangka Belitung tempat izin penambang timah, jadi untuk menjadikan tempat pariwisata ya harus berfikir 9 kali lah,” jelas dia.

Menurutnya, PT. Timah sendiri menyampaikan penambangan di Provinsi Kepulauan Babel bisa menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar.

“PT. Timah sendiri menyampaikan penambangan ini tetap akan berlanjut, karena ini menghasilkan. Dan selain itu, PT. Timah ternyata sudah dikelilingi oleh IUP swasta yang bisa berizin ataupun tidak,” kata Agung.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Babel Eka Budiarta meminta agar pemerintah pusat tidak terlalu campur tangan terkait penyusunan RZWP3K.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus komitmen ketika sudah diusulkan dalam RZWP3K, jangan ditambah jangan dikurang lagi.

“Pemerintah pusat komitmen juga, kalau sudah diusulkan dari kabupaten atau daerah, jangan ditambah jangan dikurangi lagi. Jangan kita dibenturkan,” tegas Eka.

Anggota legislatif dari Pulau Belitung ini menekankan urusan pemetaan zonasi seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak menghambat investasi di Kepulauan Bangka Belitung.

“Biar daerah yang memetakan, mana daerah tangkapan ikan, daerah pariwsatanya mana, daerah pertambangannya, kita juga harus fair. Biar fair juga, harus bijak berpikir jangan sampai mematikan salah satu,” ujar Eka.

Sementara itu, Bupati Beltim Yuslih mengatakan, Menko Maritim memberikan deadline kepada Pemprov Babel hingga Oktober 2018 untuk menyelesaikan penyusunan dokumen raperda RZWP3K.

Ia menambahkan bahwa untuk saat ini Kabupaten Beltim masih tetap mengajukan draf yang sama.

“Kalau Pemkab Beltim tetap sama seperti yang kita ajukan sebelumnya. Versi kita memang tidak memasukkan tambang laut, sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Beltim,” kata Yuslih.

Yuslih berharap polemik mengenai penyusunan Raperda RZWP3K akan segera selesai. Hal itu akan membawa efek yang baik bagi iklim investasi di Provinsi Kepulauan Babel.

“Mudah-mudahan segera selesai. Kita berharap akan ada hasil terbaik bagi seluruh pihak,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan akan mengawasi proses penyusunan Raperda. Jangan sampai ada pelanggaran hukum terkait Raperda RWZP3K.  (Helmi)

Bagaimana Menurut Anda