DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung

0

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengagendakan rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, di ruang sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa (5/6/2018).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal, Kepala BPK RI perwakilan Lampung Sunarto, Forkopimda Provinsi Lampung, Pjs Sekda Provinsi Lampung, seluruh SKPD Provinsi Lampung, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung Didik Suprayitno yang diwakili oleh Plt Sekretaris Daerah Pemprov (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadis saat menyampaikan laporan secara langsung tersebut mengatakan, audit laporan keuangan oleh BPK merupakan amanah peraturan perundang-undang dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang mengedepankan pencapaian kinerja, akuntabilitas dan transparansi. Dengan harapan dari tahun ke tahun pelaporan keuangan daerah akan semakin baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017 telah selesai dibangun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI perwakilan Lampung secara tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekda Hamartoni juga mengatakan, akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dimana, atas diraihnya WTP ini sebagai parameter pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kami berterimakasih kepada semua pihak. Kedepan kita akan lakukan evaluasi untuk lebih baik lagi,” katanya.

Sedangkan Kepala BPK perwakilan Lampung Sunarto pada kesempatan itu menyampaikan, sesuai perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan perencanaan daerah, kewajiban kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan yang telah diperiksa BPK.

“Pemeriksaan atas keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konsitusi BPK dan sebagai akhir dari proses pemeriksaan,” tegasnya. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda