Dituding Penyebab Keterlambatan Pembayaran Insentif Jasa Medis, Ini Penjelasan Kepala Dinkes OKI

0

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuding bahwa keterlambatan pembayaran insentif jasa medis para pegawainya dikarenakan pihak Dinas Kesehatan sengaja menghambat proses pencairan dana tersebut.

Namun hal ini dibantah keras oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atas keterlambatan bayar ke RSUD Kayuagung. Pihaknya malah menuding, kelalaian manajemen menjadi pokok persoalan terhambatnya proses pencairan dana.

“Keterlambatan pembayaran insentif jasa medis dikarenakan proses administrasi yang diajukan oleh pihak rumah sakit kepada pihak Dinas Kesehatan terkadang belum lengkap, sehingga harus dikembalikan kembali,” ujar Kepala Dinas Kesehatan OKI HM Lubis saat ditemui di ruang rapat Komisi IV DPRD OKI di Kota Kayuagung, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, beberapa sumber pendapatan rumah sakit diantaranya yaitu dari pasien umum, pasien BPJS, dan pasien Jamsoskes. Untuk dana Dinkes hanya Jamsoskes, tetapi jika ada kesalahan proses administrasi dan terlambat diajukan perbaikannya, membuat belum bisa dicairkan dana (Jamsoskes) yang diajukan RSUD Kayuagung ke pihak kita.

“Keterlambatan tidak mungkin terjadi jika pengajuan disampaikan ke kita belum lengkap dan segera diperbaiki manajemen rumah sakit. Kalau diselesaikan cepat, tentunya pencairannya juga bisa cepat,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD OKI Fredy Jurianto, ST mengatakan belum dapat menyimpulkan, sampai mendapatkan informasi selanjutnya dari manajemen rumah sakit.

“Rapat yang berlangsung belum sampai pada kesimpulan, yang pasti hasil keterangan dari Dinkes dan RSUD akan didorong untuk segera mungkin ditindaklanjuti,” ujarnya.

Namun dirinya memastikan bahwa dengan dasar hasil rapat yang dilakukan hari ini, sudah bisa dipastikan bahwa jasa medis RSUD Kayuagung akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Tadi hasil rapat kita bersama pihak RSUD dan pihak Dinas Kesehatan sudah sepakat bahwa untuk realisasi pembayaran jasa medis akan dilakukan satu minggu kedepan, tetapi hanya bulan Juni dan Juli saja dulu yang dibayarkan, sisanya awal tahun 2019,” tandasnya.

Direktur RSUD Kayuagung melalui Kabid Medik Ubaidillah belum bisa berkomentar lebih jauh. Menurutnya, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan akreditasi rumah sakit.

“Informasi selanjutkan belum bisa disampaikan. Sekarang ini proses akreditasi tengah berlangsung,” terangnya seraya mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran jasa medis itu semua karena proses.

Ketua IPSM OKI menyayangkan permasalahan yang bukan kali ini saja terjadi. Menurut dia, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) OKI harus turun dalam menyelesaikan carut-marut manajemen rumah sakit milik plat merah ini.

“Pemkab OKI diharapkan peka dengan kondisi yang terjadi di rumah sakit. Kejadian saat ini telah berulang kali terjadi. Pimpinan harus bertanggung jawab atas kekisruhan ini,” tegasnya.

Welly juga berpendapat, dr Fikram sebagai Direktur RSUD harus menjelaskan secara rinci terkait permasalahan manajemen. Lebih tegas lagi, menurut penilaiannya, dr Fikram bersikap kurang profesional dalam memimpin rumah sakit terbesar di Bumi Bende Seguguk ini.

“Jika tidak mampu memimpin lebih baik mundur saja. Daripada rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat,” tandasnya. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda