TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Ratusan tenaga honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Dinas Kesehatan Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar unjuk rasa menolak kebijakan pemberhentian mereka, Senin (24/2/2025).
Massa mendesak Bupati Tapsel yang baru, Gus Irawan Pasaribu, untuk mencabut keputusan Bupati sebelumnya, Dolly Pasaribu.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 800.1.10.6/836/2005 tanggal 11 Februari 2025 tentang tindak lanjut penyelesaian penataan pegawai non-ASN dilingkungan Pemkab Tapsel.
Aksi protes ini digelar di tiga lokasi, yakni kantor DPRD Tapsel, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Para demonstran menuntut pembatalan keputusan yang dianggap merugikan mereka.
Sekitar 250 tenaga kesehatan dari 16 Puskesmas dan RSUD mengaku merasa dizalimi oleh kebijakan tersebut. Mereka menyoroti ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua, dimana banyak tenaga kesehatan dengan masa kerja lebih dari 2 tahun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Kami tenaga honorer kesehatan di Tapanuli Selatan datang ke DPRD untuk mengadukan nasib. Kami dinyatakan TMS dalam seleksi PPPK, padahal masa kerja kami sudah lebih dari dua tahun,” seru salah satu pengunjuk rasa.
Di Dinas Kesehatan, massa meminta kejelasan dari kepala dinas terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai THL dan TKS. Namun, dalam pemberkasan administrasi, mereka tetap dinyatakan TMS untuk seleksi PPPK.
“Selama ini SK yang diterbitkan untuk kami apa gunanya? Sudah lebih dari 10 SK yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Rudi Iskandar, tapi ternyata tidak diakui dalam seleksi. Tolong jelaskan kepada kami!” tegas Riski, seorang tenaga honorer yang sudah bekerja selama 11 tahun di Puskesmas.
Sementara itu, di kantor BKD, orator aksi, Alifiah, menyesalkan kebijakan Dolly Pasaribu yang sebelumnya mengangkat banyak THL dan TKS di Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas pada 2022-2024. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, ia justru mengeluarkan keputusan untuk merumahkan mereka.
“Pak Dolly yang mengangkat kami, tapi beliau juga yang merumahkan kami. Kebijakan macam apa ini? Kenapa kami dipermainkan? Jangan hanya karena kalah dalam Pilkada, kami dikorbankan,” ujar para tenaga kesehatan dalam orasi mereka.
Dua aktivis yang turut mendampingi aksi ini, Ary Azy SH dan Parlindungan Harahap SH, mengecam kebijakan tersebut dan menilai bahwa tindakan ini sangat merugikan tenaga kesehatan yang telah mengabdi tanpa pamrih.
“Para nakes ini telah bekerja keras untuk masyarakat, terutama dimasa pandemi Covid-19. Namun, kini mereka justru diperlakukan tidak adil,” kata Ary Azy.
Mereka berharap Bupati Tapsel yang baru, Gus Irawan, segera mencabut keputusan tersebut dan memperpanjang SK tenaga honorer yang dirumahkan. Selain itu, meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Aksi ini berakhir tanpa jawaban yang memuaskan dari pihak berwenang. Massa pun membubarkan diri dengan rencana akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam beberapa hari ke depan guna memperjuangkan nasib mereka. [AS]
