BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah SE MM menghadiri rapat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program swasembada pangan nasional di Provinsi Lampung pada Sabtu (28/12/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan SE MM didampingi Penjabat Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin SH MH M.Pd di Mahan Agung.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan PDTT, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Pertanian, Staf Ahli Bidang Industri BUMN, Kepala BPN, serta Kepala Badan Urusan Logistik.
Kemudian Wakapolda Lampung, Kabinda Lampung, Penjabat Sekda Provinsi Lampung, Kasiter Kasrem 043/Gatam, Danlanal Lampung, Danbrigif 4 Mar/BS, Danlanud Pangeran M. Bunyamin, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Penjabat Paspotmar Lanal Lampung, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung, serta para Kepala OPD Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas percepatan swasembada pangan dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan berbagai regulasi yang ada. Pembahasan mencakup penyederhanaan regulasi terkait pupuk bersubsidi, pelimpahan kewenangan BUMN bidang pangan kepada badan pangan nasional, serta langkah-langkah strategis lainnya.
Usai memimpin rapat, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan, bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Republik Prabowo Subianto, yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
“Swasembada pangan adalah program prioritas utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Awalnya program ini direncanakan untuk tahun 2029, namun target tersebut dimajukan menjadi tahun 2027,” ungkapnya.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pangan, seperti beras, garam, jagung, pakan ternak, dan gula pasir, mulai tahun 2025. Selain itu, distribusi pupuk yang selama ini dinilai rumit telah disederhanakan. Untuk tahun 2025, kuota pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, meningkat signifikan dari 4,5 juta ton pada tahun 2023.
“Pupuk yang selalu dikeluhkan petani, karena baru tersedia saat panen, kini aturannya sudah kita pangkas. Distribusi langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani. Kuota pupuk subsidi tahun 2025 sebesar 9,55 juta ton,” jelasnya. (*)
