Bupati Sekadau Serahkan 3 Nota Pengantar Raperda ke DPRD

0

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Sekadau, Rabu (10/10/2018) pagi, menyampaikan nota pengantar 3 rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD setempat.

Penyerahan nota pengantar 3 raperda ini dilakukan oleh Bupati Rupinus kepada Ketua DPRD Albertus Pinus, dan disaksikan unsur Forkompinda, Kejari, Kapolres, Sekda serta anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sekadau.

3 buah nota pengantar raperda yang diserahkan antara lain tentang perubahan APBD tahun 2018, raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan raperda tentang perubahan atas perda nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Bupati Rupinus mengakan naskah 3 rancangan peraturan daerah (raperda) akan dibahas bersama secara konperhensif dalam rapat kerja tim Pansus DPRD bersama eksekutif. Diharapkan agar dalam pembahasan nanti dapat bersinergi dan mengkaji substansi yang diatur didalam raperda.

Rancangan peraturan darah tentang perubahan APBD tahun 2018, dikatakan bupati, disusun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Sementara pada sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan belanja yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Mengenai raperda penanggulangan bencana, bupati menjelaskan bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, telah merubah paradigma penanggulangan bencana.

Keberadaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut memberikan beberapa landasan, seperti adanya payung hukum yang memberikan mandat bagi perlindungan rakyat dari resiko bencana, perubahan cara pandang dari responsif menjadi tindakan pencerahan dan kesiap-siagaan, terintegritasnya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

“Dan pembentukan suatu kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat,” ungkap bupati.

Terakhir mengenai raperda penyelenggaraan pendidikan, bupati menyatakan, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya, termasuk salah satunya urusan bidang pendidikan.

“Demi terciptanya asas kepastian hukum dan menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah darah, serta dalam rangka agar regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sekadau sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diusulkan perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tentang penyelenggaraan pendidikan,” papar bupati. (TIM)

Bagaimana Menurut Anda