Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Gelar Forum Konsultasi dan Reviu Standar Pelayanan Publik

49

PESAWARAN, BERITAANDA – Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan, serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Terkait hal tersebut di atas, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung melakukan forum konsultasi dan reviu standar pelayanan publik yang melibatkan para stakeholder, meliputi masyarakat pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil dan media massa.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Mulyanto ST M.Si didampingi Istikomah S.ST selaku Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan BBPBL Lampung, serta Ir. Julinasari Dewi yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan BBPBL Lampung, bertempat di Ruang Pelatihan BBPBL Lampung Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Kamis (30/5/2024).

Terkait kegiatan konsultasi dan reviu standar pelayanan publik, Kepala BBPBL Lampung Mulyanto mengatakan, Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada peningkatan karena mendapatkan masukan, respons dan perbaikan dari para pengguna layanan BBPBL Lampung. Sehingga, kata dia, pihaknya bisa menerapkan suatu standar pelayanan yang cepat, responsif dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari BBPBL Lampung terhadap pelayanan produk dan jasa.

“Dan untuk tahun selanjutnya, kita berharap bahwa perbaikan dan flashback dari pengguna layanan ini semakin meningkat, sehingga aksesibilitas pelayanan bisa semakin cepat,” ujarnya kepada BERITAANDA.

Mulyanto menjelaskan, dari respon tahun-tahun kemarin, pelayanan publik di BBPBL Lampung ini sudah masuk predikat pelayanan prima, berdasarkan penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP.

“Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan lagi. Tidak hanya pelayanan prima, tetapi menuju kepada pelayanan yang sifatnya terintegrasi, sehingga informasi kegiatan dan pelayanan bisa diakses lebih cepat oleh para pengguna layanan,” jelas dia.

Kemudian juga disampaikan bahwa pelayanan publik di BBPBL Lampung ini jelas masih banyak kekurangannya. Tapi, lanjut dia, pihaknya berinisiatif untuk memperbaikinya.

“Walau kita sudah masuk predikat pelayanan prima karena dinamika teknologi dalam akses informasi ini semakin cepat dan semakin dinamis,” tambah dia.

“Ini yang kita harus imbangi, jadi kita tidak bersifat layanan konvensional atau layanan yang offline, akan tetapi harus mengarah ke pelayanan yang cepat melalui aplikasi, melalui WA gateway dan media-media lain, yang saat ini perkembangannya luar biasa akibat perkembangan teknologi informasi,” ungkapnya.

Dia membandingkan jumlah pengguna layanan dari tahun ke tahun ternyata ada peningkatan.

“Tahun 2023 yang lalu untuk pelayanan kunjungan saja menyentuh angka 4.698/tahun, yang berkunjung ke BBPBL Lampung. Baik dari pihak pemerintah, swasta maupun universitas/sekolah. Sedangkan untuk laboratorium ruang lingkupnya sudah berkembang juga, jenis-jenis parameter yang diuji semakin bertambah, kemudian layanan pembudidaya yang mengakses ke produk semakin luas,” terangnya.

“Layanan kita juga tidak hanya sebatas di Provinsi Lampung saja, tetapi sudah meluas ke hampir seluruh Indonesia. Seperti layanan rumput laut di Kepri, tahun ini sampai ke Sulawesi Tengah. Kemudian bantuan benih sekarang sudah merambah ke Sumbar dan Kepulauan Seribu, sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka sebagian ada yang langsung datang ke BBPBL Lampung dan ada juga yang menggunakan aplikasi online yang kita kembangkan yaitu SIPANDU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu),” pungkasnya. (Katrine).

Bagaimana Menurut Anda