Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Berharap Jadi Pelayanan Publik yang Prima

224

PESAWARAN, BERITAANDA – Guna meningkatkan pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perairan budidaya sesuai dengan visinya, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) menyelenggarakan kegiatan reviu standar pelayanan publik.

Upaya dari BBPBL untuk meningkatkan standar pelayanan publik ada tiga, yaitu perbaikan secara internal dengan menerapkan SOP, tahapan-tahapan diperbaiki, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pengguna jasa, sarana dan prasarana yang ada di BBPBL.

“Selanjutnya secara eksternal kita melakukan sosialisasi standar pelayanan baik berupa SOP maupun tata cara untuk mendapatkan pelayanan publik di BBPBL ini, sehingga masyarakat pengguna jasa tahu bagaimana tata cara dan mekanismenya,” jelas Kepala BBPBL Mulyanto ST M.Si kepada BERITAANDA usai kegiatan di kantor BBPBL, Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Senin (31/7/2023).

“Sedangkan untuk yang ketiga kita melakukan percepatan dan juga terhadap fasilitas yang terkait dengan pelayanan publik, seperti pelayanan laboratorium, kecepatan dalam analisa, kepastian untuk mendapatkan pelayanan sehingga ada standar yang ditetapkan itu terpenuhi dalam mendukung pelayanan publik,” terangnya lagi.

Dijelaskan dia, dari ketetapan baik yang berupa juknis dan SOP pelayanan publik telah ditetapkan Balai untuk dievaluasi, baik secara internal oleh stakeholder yang ada di Balai maupun oleh eksternal.

“Penilaian terutama yang dari eksternal akan membentuk dalam suatu wadah agenda yang isinya mengevaluasi dan merevisi kebijakan publik di Balai. Sehingga masyarakat bisa memberikan saran atau kritik terhadap pengelolaan pelayanan publik di Balai, hingga kedepannya dapat terwujud kesempurnaan dalam pelayanan publik dan bisa memberikan kepuasan bagi pengguna jasa di BBPBL,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan reviu standar pelayanan tidak ditentukan periodenya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bila ada perubahan standar pelayanan atau penambahan, maka harus dilaksanakan reviu standar pelayanan bersama para stakeholder.

“Kita berharap untuk menjadi pelayanan publik yang prima, walaupun saat ini kita sudah mendapat penilaian yang sangat baik,” tutupnya.

Sementara Istikomah SST selaku Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan BBPBL menyampaikan, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selain sarana prasarana pelayanan dan lainnya, profesionalisme pelaksana pelayanan publik memegang peranan penting.

“Terkait konsultasi dan pengaduan, yang banyak disampaikan oleh para stakeholder adalah konsultasi. Seperti konsultasi yang disampaikan oleh para mahasiswa yang berencana melakukan magang, PKL dan penelitian,” ucap dia.

Untuk para konsumen produk biasanya mereka konsultasi terkait ketersediaan benih yang bisa dibeli oleh pembudidaya.

“Bila antrian konsumen benih ikan sangat panjang mohon dimaklumi karena BBPBL sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP ada penugasan prioritas terkait bantuan benih, sehingga target bantuan benih KW, masyarakat harus didahulukan,” pungkasnya. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda