Antisipasi Karhutla dan Perpecahan di Pilkada Sekadau, Kapolres Kumpulkan Perusahaan dan Pemda

146
AKBP Marupa Sagala menyampaikan sambutan dalam coffee morning bersama perusahaan dan Pemda Sekadau. (BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – 25 pimpinan perusahaan perkebunan di Kabupaten Sekadau dikumpulkan Kapolres AKBP Marupa Sagala SIK SH MH di Pendopo Polres. Tak hanya itu, beberapa dinas terkait di pemerintah daerah juga turut dihadirkan dalam coffee morning yang digelar Selasa (25/2/2020) pagi.

“Kita semua perlu mengantisipasi kejadian karhutla agar aparat penegak hukum tidak disalahakan. Berdasarkan data angka, karhutla dari tahun 2018 ke 2019 turun. Meski demikian, akan diteliti apakah titik kejadian di tempat yang sama,” beber Kapolres Marupa dihadapan peserta kegiatan.

Selaku Kapolres, AKBP Marupa mengaku sudah mulai mengantisipasi karhutla dengan sering bersama jajaran perwira di Polres Sekadau guna menangani titik karhutla untuk diteliti.

“Bulan kemarin, kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, jika ada titik hotspot maka ada konsekuensi jabatan Kapolres dicopot. Jika semakin membesar, Kapolda yang dicopot,” tegas dia.

Selain fokus pada karhutla, pertemuan ini juga menjadi tempat bagi Kapolres untuk mengingatkan manajemen perusahaan agar jangan mem-PHK karyawan di saat jelang pemilukada.

“Situasi politik rawan dipolarisasi. Jika ada PHK karyawan pada saat momentum pilkada akan rawan dipolitisir,” sambungnya.

Di pihak pemerintah, Bupati Sekadau diwakili Asisten II Paulus Yohanes S.Sos menjelaskan, bahwa pemda telah melaksanakan asitensi terhadap ijin usaha perkebunan dalam rangka penyusunan IUP.

“Di beberapa perusahaan telah dilaksanakan revisi IUP sebagai bagian dari memenuhi perintah Korsubgah KPK untuk pengembalian lahan kepada masyarakat jika tidak dikelola perusahaan,” tegas Paulus Yohanes.

Disisi lain, Paulus menjelaskan bahwa Pemda Sekadau juga telah mengikuti rakornas investasi yang dibuka Bapak Prsiden. “Dengan harapan Bapak Presiden meminta agar gubernur-walikota-bupati mempermudah birokrasi investasi,” jelas dia.

Mengenai pilkada, Yohanes mengakui rawanya berita hoax dan isu SARA.

“Dalam menyikapinya, harus dipandang secara realitas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah saat ini, sehingga tidak semua hal dibawa ke politik,” pinta Yohanes.

Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dari berbagai pihak, serta foto bersama. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda